Polri: Negara Maritim Butuh Koordinasi Pengamanan Perairan

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinasi antarlembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam wilayah laut Tanah Air dibutuhkan untuk meningkatkan pertahanan dan pengamanan Indonesia sebagai negara maritim.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyampaikan Polri tidak bisa melakukan tugas itu sendirian. Pasalnya, polisi yang bertugas di daerah kelautan yakni Polisi Air Republik Indonesia (Polair) hanya bertugas di perairan yang ada penduduknya.

"Kami tidak mampu menjangkau sampai ZEE [Zona Ekonomi Eksklusif] dengan batas laut yg luas," ujarnya, Jumat (24/10/2014).

Hal itu, sambungnya, karena peralatan yang dimiliki Polair tidak seimbang dengan luasan wilayah laut Indonesia, seperti kapal dengan panjang hanya 50 meter.

Dengan demikian, Sutarman berpendapat diperlukan kerja sama dengan lembaga negara terkait untuk mengamankan laut, juga mengatur eksploitasi kekayaan laut.

Jangan sampai, pencurian ikan yang kerap terjadi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut terjadi lagi karena lemahnya pengamanan.

"Saya kira Angkatan Laut akan mampu ke sana. Kita bersinergi untuk amankan dan jalankan kebijakan presiden untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kelautan dengan program maritimnya," papar Sutarman.

Seperti yang dikutip dari situs resmi Polair, tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.