Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum membaca laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait laporan 242 anggota DPR yang bermasalah dengan hukum mulai dari kasus pelanggaran HAM hingga korupsi.
“Saya sendiri belum baca detail laporannya seperti apa tetapi tentu kalau ada suatu pernyataan yang seperti itu harus ada pertanggungjawabannya juga,” katanya, Rabu (15/10/2014).
Ia mengatakan DPR akan mempelajari dulu alasan Kontras mengeluarkan laporan tersebut, apakah ini hasil dari suatu riset yang mendalam atau hanya sekedar lontaran. “Saya kira pernyataan tersebut harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu,” katanya.
Selain itu, orang-orang yang disebut dalam laporan Kontras juga memiliki hak jawab terkait laporan tersebut. “Apabila tidak terbukti dan namanya tercemar, mereka bisa menuntut balik,” tuturnya.
Sebelumnya, pada Selasa (14/10), Kontras mengungkap sebanyak 242 anggota DPR yang baru dilantik memiliki masalah dalam pelanggaran hukum dan HAM, misalnya kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
