Bisnis.com, PADANG—Realisasi target investasi asing di Sumatra Barat tampaknya sulit terpenuhi tahun ini, mengingat sampai September 2014 realisasi investasi baru mencapai 61% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sumbar Masrul Zein mengakui bakal sulit merealisasikan target tersebut.
Namun dia optimistis target itu bisa terpenuhi sampai akhir tahun, sebab masih ada sejumlah investor yang tertarik menanamkan modalnya di Sumbar.
“Dalam bulan ini ada investor dari Korea Selatan yang tertarik untuk investasi membangun pembangkit listrik tenaga air di Sijunjung. Mereka akan survei lokasinya,” ujar Masrul di Padang, Selasa (14/10).
Dia mengatakan persoalan investasi di Sumbar adalah terkait sulitnya pembebasan lahan, sehingga banyak investor yang mengalihkan dananya ke daerah lain.
Solusinya, gubernur mengeluarkan pergub tanah ulayat yang memungkinkan adanya kemudahan penyediaan lahan bagi investasi dan tidak merugikan masyarakat sebagai antisipasi.
Hanya saja, kata Masrul, dalam praktik di lapangan Pergub itu acapkali diabaikan, sehingga proses pembebasan lahan tetap alot yang menghambat investasi ke daerah itu.
Data BKPM Sumbar per September 2014, realisasi investasi asing mencapai Rp1,4 triliun dari target Rp2,3 triliun. Umumnya investor membidik sektor panas bumi (geothermal), perkebunan, dan pertanian.
Tahun lalu realisasi investasi asing tumbuh hingga 591% yang berasal dari investasi sektor energi terbarukan dan panas bumi. Investasi itu berasal dari PT Supreme Energy, sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas melalui konsorsium tiga negara Indonesia, Jepang dan Prancis.
Selain itu juga PT Hitay Energy, perusahaan multinasional asal Turki yang menggarap tiga titik panas bumi di Sumatra Barat.
Sementara itu, realisasi investasi dalam negeri sudah mencapai Rp937 miliar dari target Rp461 miliar. Investasi itu umumnya bergerak di sektor pengembangan pertanian, perkebunan, perhotelan dan jasa.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Asnawi Bahar meminta pemerintah meningkatkan promosi potensi-potensi unggulan Sumbar yang bisa dikerjasamakan dengan investor.
“Termasuk kemudahan dan kepastian perizinan. Tidak cukup semangat promosi saja, tetapi berikan kepastian di lapangan,” ujarnya.
Dia menyebutkan persoalan terbesar di Sumbar adalah menyangkut pembebasan lahan. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah memastikan ketersediaan lahan dan merangkul masyarakat setempat untuk menerima investasi yang masuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
