Bisnis.com, PALEMBANG--Pemprov Sumatra Selatan optimistis dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan daerah 2014 seiring peningkatan tata kelola terutama dalam bidang aset daerah.
Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan pengelolaan aset yang belum tertib merupakan hambatan utama dalam pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemda itu.
"Masalah aset itu terkait pengelolaannya, terkadang belum tertib. Seharusnya bisa [tertib] sehingga saat diminta pertanggungjawaban mudah," ujarnya, Senin (6/10/2014).
Dia menambahkan selain itu seringkali pula masih ditemukan masalah kelebihan ataupun kekurangan dalam pembayaran yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut juga menambah kendala dan membuat laporan keuangan Pemprov Sumsel hingga tahun lalu masih wajar dengan pengecualian (WDP).
Menurut dia, hambatan tersebut terkait dengan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemprov, seperti ketidaktahuan dari SDM. Oleh karena itu, pihaknya tengah menggenjot pelatihan atau workshop bagi para PNS.
"Tetapi saya melihat sedikit lagi kami menuju opini WTP makanya saya optimistis tahun ini bisa dapat," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat delapan pemerintah kabupaten/kota yang sudah meraih opini WTP dalam laporan keuangannya, meliputi a.l Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Prabumulih.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumsel IGB Surya Negara menambahkan pengelolaan aset memang merupakan masalah utama dalam laporan keuangan pemda yang masih WDP.
"Kami sudah minta kepada pemprov untuk tertib dalam mengelola asetnya karena ini selalu menjadi kendala," katanya.
