Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partai yang dipimpinnnya memiliki kesepahaman dalam beberapa hal dengan Koalisi Merah Putih, termasuk didalamnya terkait pengajuan Perppu oleh pemerintah beberapa waktu lalu dan meyakini dukungan atas hal itu di parlemen.
"Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono Senin (6/10/2014).
Dalam rangkaian 'tweet'-nya, SBY menjelaskan bagaimana dukungan dari Koalisi Merah Putih atas pengajuan Perppu itu bisa didapat setelah ada komunikasi intensif antara Partai Demokrat dengan KMP.
"Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP," kata Yudhoyono.
"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan," tambahnya.
Dipaparkannya,"sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perpu."
"Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan," ungkap SBY seperti dikutip Antara.
Pada 1 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB, kata Yudhoyono, kemudian tercapai kesepakatan yang pertama kebersamaan di DPR dan MPR serta kemudian yang kedua adalah persetujuan atas Perppu.
"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," paparnya.
Dengan adanya kesepakatan itu, kata SBY, pihaknya yakin Perppu akan diterima oleh semua kalangan baik KMP maupun PDI Perjuangan dengan koalisi Indonesia Hebat.
"Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui," katanya.
SUDAH DIRENCANAKAN
Berdasarkan catatan Bisnis, politisi PDIP Pramono Anung menilai kegagalan Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket dalam pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 bukan disebabkan Ketua Umum PDIP Megawati yang tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Apa yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR tidak bisa kemudian dianggap seakan-akan karena kedua tokoh ini (Megawati-SBY) tidak bertemu sehingga mengakibatkan posisi yang seperti ini," ujarnya (Bisnis.com 2/10/2014).
Ia mengungkapkan bahwa pihak PDIP sejak Rabu (1/10/2014) sebenarnya sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan SBY dengan mengirimkan beberapa orang utusan dari PDIP, namun ternyata komunikasi tidak terjadi sampai pemilihan pimpinan DPR berlangsung.
"Jujur kami ingin sampaikan sebenarnya sejak kemarin Bu Mega telah mengutus Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan Maharani untuk bertemu dengan Pak SBY untuk berkomunikasi tentang beberapa hal, tetapi sampai tadi malam mereka mengatakan belum bisa bertemu dengan Pak SBY," ungkapnya.
"Padahal teman-teman di Partai Demokrat selalu menyampaikan bahwa Pak SBY ingin berkomunikasi dengan Bu Mega," paparnya seperti dikutip Antara.
Menurutnya, upaya komunikasi dari pihaknya justru tidak disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu walaupun PDIP sudah mengirimkan utusan.
"Kalau kemarin Pak SBY menerima Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan, saya yakin kondisi dan suasana (pemilihan Pimpinan DPR) akan berbeda. Tetapi itu tidak terjadi, karena sampai tadi malam belum ada komunikasi," jelasnya.
Politisi lain dari PDIP Aria Bima mengatakan SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya.
"Kami sudah berusaha berkomunikasi tetapi memang HPnya dimatikan," ujar dia.
Oleh karena itu, pihak PDIP meyakini bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR itu memang sudah direncanakan dan sudah bulat dari awal.
"Sebenarnya, rentetan peristiwa sudah jelas bahwa dari awal Pak SBY mendukung Prabowo dalam Pilpres. Saya tidak melihat kalau hanya karena tidak berkomunikasi langsung dengan Bu Mega jadi ada hal yang mengubah sikap itu (sikap terhadap KMP)," ucap Pramono.
Lagi pula, kata dia, Megawati pun sudah mengirim empat orang utusan khusus dari PDIP untuk berkomunikasi dengan SBY.
BACA JUGA:
o KETUA MPR 2014-2019: Cerita Di Balik Kemenangan Zulkifli Hasan, SBY Ternyata Berperan
o PIMPINAN MPR: MK Tolak Putusan Sela UU MD3, Amunisi PDIP Cs Tinggal Musyawarah
o REBUTAN PIMPINAN MPR: Gerindra & PPP tak Dapat Kursi, KMP Prioritaskan Demokrat
o KMP Dinilai Perwujudan Manuver Politik Machiavelli
o SBY VS MEGA: Diklaim, Allah Belum Mengizinkan Bersilaturahmi
