Bisnis.com, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperingatkan bahwa kerusakan lingkungan hutan Indonesia bisa berawal dari keputusan para wakil rakyat di DPR.
Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Zenzi Suhadi mengatakan apabil apara wakil rakyat tersebut salah dalam mengambil keputusan saat merumuskan undang undang, akan bisa memicu kerusakan lingkungan. Karena itu, dia berharap anggota dewan yang baru dilantik dan diambil sumpahnya bekerja dengan berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskan aturan terkait masalah pelestarian hutan dan lingkungan.
"Jangan pernah menciptakan atau mewariskan mimpi buruk bagi jutaan rakyat yang melihat hutan mereka semakin lama semakin gundul akibat izin yang mudah didapat oleh para korporasi untuk beroperasional di kawasan hutan," ujarnya, Jumat (3/10/2014).
Saat ini, telah banyak peraturan terhadap perlindungan hutan yang disahkan seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Akan tetapi, aparat penegak aturan tersebut masih lemah dan terkesan menoleransi pelanggaran di lapangan.
“Malah ada pejabat daerah yang menerbitkan izin sebagai bentuk agar kerja korporasi di kawasan hutan terlihat legal dan bisa lepas dari UU P3H itu,” ucapnya.
Dia berharap para anggota DPR RI yang baru bisa lebih fokus untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menjerat pelaku perusakan hutan sekaligus menjerat pejabat atau penegak hukum yang membiarkan dan memberikan izin korporasi beroperasi di kawasan hutan dan juga melakukan perusakan hutan.
