Pemprov Aceh Percepat Penegasan Batas Daerah

Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat penegasan batas antara kabupaten dan kota.
Febrany D. A. Putri | 02 Oktober 2014 16:18 WIB
Masjid Raya Baiturrahman - acehprov.go.id

Bisnis.com, BANDA ACEH -- Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat penegasan batas antara kabupaten dan kota.

Hingga saat ini, Pemprov Aceh baru mengajukan 11 segmen batas agar segera ditetapkan melalui Permendagri.

Adapun, Pemprov menargetkan penyelesaian pembahasan enam segmen batas lagi.

Sekretaris Daerah Pemprov Aceh Dermawan memerinci dari 11 segmen batas yang diajukan ke Kemendagri, baru tiga segmen yang telah ditetapkan melalui Permendagri yakni antara Kabupaten Aceh Selatan-Aceh singkil, Aceh Selatan-Subulussalam, dan Bireuen-Pidie Jaya.

Sementara itu, dua segmen tengah menunggu fasilitasi lebih lanjut dengan Pemprov Sumatra Utara terkait titik simpul yakni Gayo Lues-Aceh Tenggara dan Aceh Singkil-Subulussalam.

Adapun, melalui rapat koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi penegasan batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota pada hari ini (2/10/2014), enam segmen batas yang akan dibahas yakni Aceh Timur-Aceh Utara, Aceh Timur-Gayo Lues, Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh Tengah-Gayo Lues, Gayo Lues-Aceh Barat Daya, Aceh Barat Daya-Nagan Raya.

"Walaupun setiap kabupaten/kota memiliki segmen batas, tapi masih ada ketidakjelasan batas wilayahnya, teknis dan yuridis. Ini bisa menghambat pemerintahan dan percepatan pembangunan," tutur Dermawan.

Lebih lanjut, dia menuturkan, persoalan yang berpotensi terjadi yakni duplikasi pelayanan pada garis batas daerah. Akibatnya, bisa terjadi inefisiensi anggaran, perebutan sumber daya alam dan kekacauan administrasi pemerintahan.

"Nanti sulit menentukan administrasi pertanahan, kependudukan, bahkan daftar pemilih pada pemilu dan pilkada, serta perizinan tata ruang daerah," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Aceh mengajukan rekomendasi untuk menentukan batas wilayah. Rekomendasi tersebut yakni pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat penegasan batas daerah melalui pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PDB).

Adapun, anggaran terkait operasional, selain bersumber dari APBN dan APBA, juga dapat dialokasikan melalui APBK.

Tag : aceh
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top