Bisnis.com, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk lebih serius menurunkan emisi gas rumah kaca.
Manajer Penanganan Bencana Eksekutif Nasional Walhi Mukri Fiatna mengatakan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut utamanya pada sektor industri yang masih bergantung pada energi fosil yang kotor dan tidak berkelanjutan. Ia mengatakan kebijakan pemerintah tentang moratorium hutan sudah berjalan, meski di beberapa daerah tetap diterbitkan izin alih fungsi kawasan hutan.
“Sumbangan emisi cukup tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintahan baru. Kalau tidak serius, target menurunkan 26 persen hingga 40 persen emisi pada 2020 hanya di atas kertas,” ujarnya, Senin (29/9/2014).
Sumbangan emisi gas rumah kaca di Indonesia menurut Mukri berasal dari tiga sektor yakni kerusakan hutan, industri dan sektor pertanian. Laporan New Climate Economy (NCE) bahwa perekonomian dapat sejalan dengan kelestarian lingkungan perlu ditindaklanjuti dengan serius. Pemerintahan baru juga perlu serius menggarap sumber energi terbarukan yang ramah terhadap bumi.
"Ada laporan baru tentang penggunaan energi ramah lingkungan di sektor industri dan dalam jangka panjang ini menguntungkan," katanya.
Selain itu, kebijakan pemerintah tentang moratorium hutan menurutnya perlu diapresiasi meski dalam penerapannya perlu dikaji ulang, sebab di beberapa daerah masih ada izin pengalihan fungsi kawasan hutan.
Pelibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat adat yang selama ini terbukti lebih arif mengelola kawasan hutan perlu dibahas lebih serius. Kebakaran hutan sebagai bencana ekologis menurut Mukri juga harus menjadi perhatian penting, sebab kebakaran hutan dan asap menjadi langganan setiap tahun.
"Kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan perusahaan dan perorangan tapi pemadamannya dibebankan kepada negara, ini masalah," pungkasnya.
