Bisnis.com, BANDUNG --Menteri Perekonomian Chairul Tanjung menjanjikan peraturan presiden (Perpres) terkait penuntasan dampak sosial Waduk Jatigede, Sumedang, tuntas sebelum peralihan jabatan dari Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo.
Menko Chairul Tanjung mengatakan digagas sejak era Presiden Soekarno hingga kini proyek yang bermanfaat untuk mengairi daerah irigasi hingga rentang 90.000 ha tersebut masih belum juga tuntas.
Selain manfaat irigasi, bendungan yang terletak di Kabupaten Sumedang ini diproyeksi dapat berfungsi sebagai pengendali banjir dalam rentang wilayah seluas 14.000 ha, serta sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan daya 110 MW.
Usai rapat koordinasi yang membahas pengembangan percepatan infrastruktur Jawa Barat, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai tuntasnya proyek ini hanya tinggal menunggu satu payung hukum yakni terbitnya peraturan presiden (perpres).
"Menteri PU akan mempresentasikan kepada Presiden di sidang kabinet terkait Waduk Jatigede. Jika mendapat persetujuan di sidang kabinet, perpres dapat segera dikeluarkan,” ujar Chairul, Rabu (10/9/2014) malam.
Menurutnya jika perpres yang akan meligitimasi pembayaran menggunakan anggaran APBN 2015 tersebut telah terbit, permasalahan lain terkait isu sosial dan lingkungan yang sempat menghambat penuntasan proyek ini dapat diselesaikan secara pararel dan berkesinambungan.
Jika payung hukumnya sudah jelas, Chairul merasa beberapa persoalan yang menghambat proyek Pemprov Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dapat dipecahkan dengan lebih mudah.
“Permasalahan lain seperti masalah kehutanan dan perpindahan penduduk dapat diselesaikan secara pararel saat payung hukum telah memberikan kepastian. Landasan menyangkut pemberian ganti rugi menggunakan APBN, harus memiliki dasar hukum yang kuat,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan proses perampungan Waduk Jatigede sudah 99%.
Sisa 1% menurutnya adalah persoalan terkait putusan pembebasan lahan dan proses penggenangan.
Untuk merampungkan proyek ini, sebelumnya Pemprov Jabar mengajukan anggaran pengalokasian relokasi penduduk sebesar Rp633 miliar kepada Pemerintah Pusat.
Namun tim independen yang ditunjuk Menteri Keuangan menghitung kebutuhan penanganan dampak sosial hampir mencapai Rp1,12 triliun.
Dana tersebut mencakup dana konversi relokasi sebanyak 4.514 kepala keluarga (KK) sebesar Rp588 miliar, santunan kepada 6.955 KK sebesar Rp358 miliar dan pembersihan area genangan sebesar Rp130 miliar.
Selain itu masih terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk konstruksi pembangunan fasilitas pendukung (relokasi jalan dan jembatan) sebesar Rp1,32 triliun.
Namun Heryawan mengatakan hanya terdapat sisa dana pinjaman sebesar Rp634 juta, sehingga masih membutuhkan sekitar Rp696 juta.
“Total dana seluruhnya berasal dari APBN yang akan turun melalui perpres, kapan anggaran turun saya tidak tahu persis. Yang jelas sekarang saya lega karena saat ngumpul bersama seperti ini banyak masalah yang terselesaikan,” tuturnya.
Terkait pergantian pemerintahan yang akan segera dilakukan Oktober, dia tidak merasa was-was karena menurutnya perubahan yang terjadi di pemeritahan pusat bukan berarti mengubah program-program yang sedang atau akan berjalan.
“Kalau programnya bagus masa iya akan berhenti, program-program yang bermanfaat pasti masih akan tetap dijalankan dan diselesaikan demi kemaslahatan masyarakat,” paparnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto optimistis presentasinya akan diterima dalam sidang kabinet agar proses pengisian air Waduk Jatigede dengan kapasitas tampung hingga satu miliar kubik dapat segera dilakukan.
Pihaknya tetap yakin bendungan tersebut dapat beroperasi sebelum masa pemerintahan kabinet saat ini berakhir.
Dia optimistis Waduk Jatigede dapat digenangi di awal Oktober karena tinggal menunggu perpres.
“Fisik waduk sudah hampir selesai dan harus segera diisi air agar tidak timbul retakan. Saya yakin sebelum pergantian pemerintahan baru perpres sudah dapat diturunkan dan penuntasan proyek dapat segera dilakukan,” ujarnya.
Perpres tersebut, menurut Djoko Kirmanto, diperlukan untuk menyelesaikan masalah sosial karena warga di sekitar bendungan tidak mau pindah dari lokasi genangan.
Meski pemerintah telah memberi uang pembebasan lahan, masih terdapat sejumlah kepala keluarga yang menuntut uang kerahiman.
