Bisnis.com, SINGAPURA - Pemerintah negara-negara Asia Tenggara disarankan untuk tidak terlalu campur tangan terkait integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Tony Fernandez, chairman ASEAN Business Club, mengatakan selama ini hal yang paling membuat berbisnis di Asia Tenggara rumit adalah terlalu terlibatnya pemerintah, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lamban.
"Pemerintah ASEAN harus mulai membedakan antara menciptakan regulasi, memfasilitasi, atau terlibat langsung dengan bisnis itu sendiri. Seharusnya cukup memfasilitasi saja," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Business Club Forum 2014, Senin (8/9/2014).
Menurutnya, pemerintah bisa menyerahkan saja integrasi ekonomi kepada para pelaku bisnis, dan mereka akan berkompetisi sehingga menciptakan produk yang paling baik bagi pasar yang berisi sekitar 600 juta penduduk itu.
ASEAN Busines Club Forum 2014 merupakan acara yang menghadirkan para pemimpin industri dan stake holders di Asia Tenggara untuk mendiskusikan masa depan integrasi negara-negara di regional itu.
Sepuluh negara yang tergabung dalam Asean (Association of South East Asian Nations) sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) pada 2015. Visi utama komunitas itu adalah menciptakan integrasi pasar dan basis produksi regional.
Dengan demikian, akan muncul perubahan fundamental terhadap berjalannnya bisnis di regional itu. Di sisi lain, krisis ekonomi zona Eropa justru menyajikan hal yang kontraiktif terhadap keuntungan dari integrasi komunitas ekonomi.
