Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BBM SUBSIDI: Dukungan Publik Merosot Bila Naikkan Harga, Tapi Jokowi tak Peduli

Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan dukungan masyarakat terhadap Jokowi sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia akan merosot bila pemerintahan baru yang dibentuknya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Antrean pembelian BBM bersubsidi di SPBU/Bisnis
Antrean pembelian BBM bersubsidi di SPBU/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan dukungan masyarakat terhadap Jokowi sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia akan merosot  bila pemerintahan baru yang dibentuknya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan hasil survei LSI  yang dilakukan 23-27 Agustus 2014 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, menaikkan harga BBM merupakan satu dari empat masalah yang bisa menjadi "buah simalakama" (bumerang) bagi pemerintahan Jokowi-JK .

"Tiga masalah lainnya  adalah tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat, lumpuhnya pemerintahan Jokowi-JK karena terganjal parlemen serta khawatir bahwa kabinet Jokowi-JK tidak meyakinkan karena terlalu banyak kompromi politik,"   ujar peneliti LSI Rully Akbar dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2014)

Survei LSI menggunakan sampel "multistage random sampling" (margin of error +/- 2,9%).

Berdasarkan survei tersebut  tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Agustus 2014  sebesar 71,73%.

Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan keyakinan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid II   (Desember 2009)  yang  hanya 68,50%.

TAK PEDULI

Menurut catatan Bisnis, Presiden SBY  telah menolak permintaan Jokowi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Terus terang ini saya sampaikan, tadi malam memang secara khusus saya minta kepada SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Namun, beliau menyampaikan saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan," katanya di Balai KotA.

Meski demikian, Jokowi enggan memberikan penjelasan yang lebih rinci alasan SBY menolak permintaan kenaikan harga BBM tersebut.

Anggaran belanja untuk subsidi BBM dalam Rancangan APBN 2015 mencapai Rp291,1 triliun atau naik dari alokasi subsidi BBM di APBN 2014 yang sebesar Rp246,5 triliun.

Kenaikan besaran subsidi BBM tersebut dinilai Jokowi terlalu besar dan menjadi beban APBN.

Presiden terpilih yang saat ini menjabat gubernur DKI tersebut pun menyatakan tidak peduli dengan penurunan popuralitas bila dia menutuskan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

"Saya siap tidak populer dengan menaikkan BBM," tegasnya.

Jokowi berharap dengan menaikkan harga BBM, maka angka defisit anggaran dapat ditekan di bawah target RAPBN 2015 sebesar 2,3%.

BACA JUGA:

JOKOWI PRESIDEN: Tingginya Ekspektasi Publik Lampaui Keyakinan Kepada SBY

o  INDEKS BEI SESI I 28 AGUSTUS: Temu SBY-Jokowi Mulus, IHSG Naik. Asing Masih Asyik Jual

o HARGA BBM: SBY Tolak Menaikkan, Jokowi Siap Tidak Populer

PENAIKAN HARGA BBM: Tim Transisi Tak Kecewa SBY Tolak Jokowi

o Konsumsi Pertamax Melonjak, Warga Sudah Siap Harga Premium Naik?


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper