Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan mengubah kebijakan diplomasi Indonesia di luar negeri dari kebijakan bebas aktif yang lebih bernunsa politik menjadi diplomasi ekonomi yang berorientasi perdagangan.
Demikian disimpulkan dalam diskusi bertema Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (27/8/2014).
Turut jadi nara sumber pada disksui itu Senator asal Papua Paulus Sumino, dosen Hukum Pidana UI Ganjar Laksamana, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Binus Tirta Nugraha, serta Ketua Bidang Politik Pertanian IPB Arya Dharmawan.
Menurut Paulus, kondisi perpolitikan dan prekonomian global sudah jauh berubah dibanding masa awal pendirian bangsa.
Indonesia, ujarnya, sudah tidak bermasalah lagi dengan peta perpolitikan global. Dengan demikian, sudah saatnya diplomasi Indonesia ditopang oleh diplomasi ekonomi.
Melalui diplomasi ekonomi, ujarnya, pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan penetrasi ekonomi di luar negeri.
Artinya, negara harus hadir dalam membantu mencari peluang ekonomi bagi anak bangsa di luar negeri.
“Para Dubes seharusnya bisa mempresentasikan peluang bisnis di luar negeri kepada para pengusaha dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Dia mencontohkan banyaknya pengusaha Indonesia di luar negeri yang bisa mandiri, namun sayangnya tidak dibantu oleh negara.
Sementara itu, Tirta Nugraha mengatakan untuk memudahkan diplomasi ekonomi sebaiknya Kementerian Luar Negeri digabung dengan Kementerian Perdagangan sehingga kedua bidang tersebut bisa saling bersinergi.
Dia mencontohkan penggabungan itu dilakukan di Filipina dan Malaysia dan cukup sukses dalam mendorong kemajuan perekonomian kedua negara tersebut.
Pelaksanaan diplomasi ekonomi, ujarnya, juga sejalan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
