Bisnis.com, JAKARTA—Pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan tingginya tingkat kompleksitas persoalan yang akan dihadapi pemerintahan baru nantinya di tengah keterbatasan APBN 2015.
Menurut peneliti senior LIPI Siti Zuhro, kompleksitas persoalan tersebut muncul akibat sebagai presiden baru nantinya Jokowi ingin melakukan berbagai terobosan politik sebagaimana yang dijanjikan semasa kampanye.
Di satu sisi, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak memadai untuk membiayai sejumlah program yang sudah dicanangkan.
Menurut Siti, salah satu dilema yang cukup krusial adalah persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terkait dengan pencabutan subsidi. Persoalan itu, ujarnya, tidak mudah untuk diselesaikan karena sangat sarat dengan nuansa politik.
“Kita tahu dulu PDIP melalui wakil-wakilnya di DPR yang keras menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.
Kalau pemerintah menaikkan harga BBM maka subsidi pemerintah menjadi berkurang. Dengan demikian, anggaran pemerintah bisa bertambah untuk membiayai program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar yang dijanjikan Jokowi, ujarnya.
“Ada permasalahan yang krusial yaitu soal BBM. Ini komoditas politik karena membuat kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM juga terkait pencitraan dan partai politik main di situ,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/8/2014).
Adapun di sisi lain, ujarnya, tidak mungkin Jokowi bisa menjalankan program Indonesia Hebat tersebut tanpa dana besar.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan ingin secepatnya melakukan pertemuan dengan Presiden SBY sehingga transisi pemerintahan berjalan lancar.
Presiden SBY sendiri akan mengikuti pertemuan internasional World Forum UN Alliance of Civilization di Bali sehingga kedua tokoh itu bisa bertemu di tempat yang sama hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
