Bisnis.com, MANADO—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Syarifudin Mosii mengatakan laporan keuangan pemerintah provinsi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.
Seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Jumat (15/8/2014), penyerahan laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho dan dihadiri Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang.
Selain memberikan opini atas laporan keuangan, dalam melakukan pemeriksaan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap sistem pengendalian internal serta hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013, terdiri atas LHP atas laporan keuangan, laporan pemeriksaan sistem pengendalian internal, dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Perlu diketahui, opini merupakan pernyataan resmi pemeriksa atas laporan keuangan. Setidaknya terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.
Pertama, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Kedua, WDP yatu apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkap secara wajar dalam semua hal yang material, keculi untuk hal-hal yng berhubungan dengan yang dikecualikan.
Ketiga, tidak wajar. Terakhir, keempat menolak memberikan opini.
