Bisnis.com, JAKARTA– Tim kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menilai perbaikan materi yang dilayangkan tim Prabowo-Hatta tidak sesuai dan melanggar prosedur.
Anggota Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari mengatakan kubu Prabowo-Hatta memunculkan hal baru di masa perbaikan. Menurutnya hal itu melanggar prosedur beracara di MK, dan prinsip fairness yang ada.
“Ketika perbaikan terakhir yang dilayangkan kemarin, tiba-tiba semuanya sudah ada dalil-dalil baru. Itu merupakan salah satu contoh adanya penyelundupan dalil,” ujarnya usai sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Dia menjelaskan, di antaranya yang paling kelihatan adalah ketika pendaftaran dalam 11 provinsi yang dipermasalahkan. Lalu setelah perbaikan dicantumkan beberapa provinsi tambahan seperti Kepulauan Riau.
“Namun hanya ada judulnya saja, isinya tidak ada. Alasannya apa juga tidak dijelaskan,” ungkapnya.
Menurutnya, prinsip fairness seharusnya berjalan dalam proses persidangan, karena setiap pihak semestinya memiliki kesempatan yang sama. Dia menilai, melengkapi dalil itu dalam arti perbaikan redaksional dan mempertajam dalil sebelumnya.
“Namun, kalau muncul poin-poin baru, itu namanya bukan perbaikan. Kami kan jadi harus mempersiapkan kesempatan untuk menanggapi hal baru, yang muncul kurang dari 24 jam,” ujar Taufik.
