Bisnis.com, MALANG - Pemkab Malang, Jawa Timur, mengusulkan kendaraan pengangkut sayuran diberikan dispensasi dengan diberikan kebebasan mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga tidak mendongkrak harga komoditas tersebut.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Malang, Tomie Herawanto, mengatakan produk-produk holtikultura asal daerah tersebut kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, bahkan Jakarta, selain beberapa daerah di Jawa Timur sendiri.
“Dengan adanya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, kami khawatir ongkos kirim produk holtikultura menjadi naik,” kataTomie di Malang, Rabu (6/8/2014).
Jika ongkos kirim produk-produk holtikultura, terutama sayuran, naik, maka otomatis harganya akan terdongkrak naik.
Jika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan daya serap produk-produk holtikultura , terutama sayuran, asal Kab. Malang menjadi turun karena tingkat konsumsi masyarakat yang berkurang akibat naiknya harga.
Kemungkinan lain, harga komoditas holtikultura di tingkat petani akan turun sehingga berdampak kesejahteraan petani menurun.
“Karena itulah kami mengusulkan kepada pemerintah agar kendaraan pengangkut produk holtikultura dikecualikan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,” ucapnya.
Untuk saat ini, kata dia, dampak dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi masih belum terasa. Dari hasil pemantauan, permintaan sayur dari darei Kab. Malang di Stasiun Terminal Agribisnis Mantung, masih normal.
Begitu pula harga masing-masing komoditasnya. “Saya sudah mengecek ke sana,” ujarnya.
Produk-produk holtikulura asal daerah tersebut a.l jeruk batu, jeruk keprok, apel, wortel, kentang, pisang emas, bawang prei, cabai merah, sawi putih, cabai rawit, bawang putih, kubis, buncis, dan kol.
Pasokan komoditas tersebut ke luar daerah per harinya mencapai sekitar 150 ton dengan tujuan beberapa daerah di Jawa Timur, beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Sebagian lagi dikirim ke Kalimantan.
Menurut Tomie, dampak dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi terhadap perdagangan produk holtikultura akan terus dipantau.
Pada 11 Agustus mendatang, pihaknya akan mempertemukan petani dan pengepul produk-produk holtikultura untuk membicarakan kendala-kendala terkait dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Dari pertemuan diharapkan dapat dipetakan secara jelas permasalahan yang muncul terkait kebijakan tersebut.
Diharapkan pula, dalam pertemuan dapat dirumuskan jalan keluar untuk mengatasi masalah terkait dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi usaha pertanian dan perkebunan holtikulura di daerah tersebut.
