Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintahan Thailand menyatakan pihaknya telah mulai membenahi sistem pemilihan umum setelah pemimpin junta militer Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan pemilu akan dilaksanakan pada akhir 2015.
Militer Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei lalu melalui satu kudeta berdarah setelah terjadi aksi demonstrasi jalanan selama enam pekan yang mengakibatkan tumbangnya kekuasaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Pihak pengadilan pada 7 Meli lalu memerintahkan wanita itu mundur setelah dinyatakan bersalah akibat penyalahgunaan kekuasaan.
Sekjen Kementerian Pertahanan, Surasak Kanchanarat mengumumkan agenda utama pemerintah berupa reformasi partai politik dan desentralisasi kekuasaan.
Selain itu juga diagendakan soal investigasi dan hukuman atas mereka yang mencoba mengganggu jalannya pemilu.
"Kami akan membahas soal kendala atas pemilu dan korupsi," ujar Surasak kepada wartawan sebagaimana dikutip Bloomberg, Senin (30/6/2014) menjelang pertemuannya dengan Komisi Pemilihan Umum.
Dia juga menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan sekitar Oktober 2015. Sedangkan menteri kabinet akan ditunjuk pada September mendatang dan sebuah dewan reformasi akan membahas konstitusi untuk jangka panjang.
