Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KRISIS THAILAND: Junta Militer Bantah Deportasi Pekerja Migran Kamboja

Junta militer Thailand mengatakan tidak ada kebijakan untuk mendeportasi para pekerja migran Kamboja, meskipun seorang pejabat senior Kamboja mengatakan lebih 200.000 pekerja migran, sebagian besar ilegal, telah dideportasi dari Thailand.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 18 Juni 2014  |  09:37 WIB

Bisnis.com, PHNOM PENH - Junta militer Thailand mengatakan tidak ada kebijakan untuk mendeportasi para pekerja migran Kamboja, meskipun seorang pejabat senior Kamboja mengatakan lebih 200.000 pekerja migran, sebagian besar ilegal, telah dideportasi dari Thailand.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Thailand, Koy Kuong menjelaskan Duta Besar Kamboja untuk Thailand Eat Sophea bertemu dengan Sekretaris Tetap Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow, di Bangkok untuk membahas kebijakan Thailand tentang buruh migran.

"Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan bahwa Thailand tidak memiliki kebijakan dan rencana untuk mendeportasi para pekerja migran Kamboja," katanya dalam pernyataan itu.

"Pihak Thailand ingin semua pekerja asing yang bekerja di Thailand menjadi pekerja sesuai hukum untuk mengekang perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja."

Menurut Koy Kuong, pihak Thailand juga menyatakan bahwa para pekerja Kamboja, jika mereka ingin kembali bekerja di Thailand, harus dengan cara yang sesuai hukum pula.

Meskipun ada bantahan dari Thailand atas deportasi besar-besaran buruh migran Kamboja, Mayor Jenderal Pich Vanna, kepala Kantor Urusan Hubungan Perbatasan Kamboja-Thailand, mengatakan bahwa lebih dari 200.000 buruh migran Kamboja, sebagian besar pekerja ilegal, telah dideportasi atau melarikan diri dari Thailand karena khawatir akan tindakan keras pemerintah yang dipimpin junta terhadap pekerja migran ilegal sejak awal bulan ini.

"Banyak yang akan dipulangkan dari Thailand ke Kamboja dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Wakil Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Dalam Negeri Sar Kheng mengatakan, Selasa, rezim militer Thailand harus bertanggung jawab atas semua masalah yang telah terjadi, termasuk kematian delapan pekerja Kamboja dalam kecelakaan lalu lintas di jalan di Thailand.

Pekan lalu, delapan pekerja migran Kamboja tewas di Thailand dalam dua kecelakaan lalu lintas ketika mereka melakukan perjalanan kembali ke Kamboja untuk menghindari penindasan junta.

"Setelah kudeta militer (pada 22 Mei), junta militer Thailand telah menangkap dan mengirim tenaga kerja gelap Kamboja kembali ke Kamboja secara terburu-buru tanpa pemberitahuan atau diskusi dengan Kamboja sebelumnya," katanya pada upacara wisuda universitas.

"Saya berpikir bahwa pimpinan junta militer Thailand saat ini harus bertanggungjawab atas semua masalah yang telah terjadi, termasuk hilangnya sejumlah nyawa."

Sar Kheng memperkirakan antara 300.000 dan 400.000 pekerja Kamboja bekerja di Thailand sebelum tindakan keras tersebut.

Menteri Tenaga Kerja Thailand Ith Samheng, Senin, mengatakan bahwa buruh migran Kamboja yang bekerja di Thailand mengirim pulang sekitar 200 juta dolar AS setahun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Krisis Thailand
Editor : Yusran Yunus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top