Bisnis.com, BANGKOK - Pemimpin militer Thailand Prayuth Chan-Ocha berkomitmen untuk meredam aksi unjuk rasa anti pemerintah, sekaligus membayar subsidi beras ke petani senilai US$2,8 miliar.
Untuk membangkitkan ekonomi Thailand yang lesu, junta militer akan menghilangkan hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi proyek infrastruktur, salah satunya adalah jaringan rel kereta api.
"Pemerintah sementara juga bakal mereview program manajemen air senilai 350 miliar baht yang sempat terhambat di parlemen," ujar Somchai Sujjangpongse, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Bangkok, Senin (26/5/2014).
Sebelumnya, rencana belanja infrastruktur yang diusulkan mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, termasuk proyek rek kereta api, ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Akibat adanya kudeta militer di Thailand, sejumlah negara maju misalnya Amerika Serikat dan Inggris mulai mencabut dukungannya, baik dari segi pendanaan maupun program kerjasama militer.
Setelah pengambilalihan kekuasaan pemerintah oleh junta militer, pemberlakuan jam malam dipastikan terus berlanjut hingga kondisi keamanan mulai menunjukkan perbaikan.
Acuan saham Thailand, SET Index merosot 1,2% dan baht terdepresiasi 0,3% sejak kudeta militer pada Kamis (22/5). "Pasar masih akomodatif jika melihat situasi karut-marut politik di Thailand," ungkap Charamporn Jotikasthira, Presiden bursa saham Thailand.
