Bisnis.com, BANGKOK - Otoritas militer Thailand yang telah mengambil-alih kekuasaan pemerintah berkomitmen meredam krisis anti pemerintah yang berlangsung sejak 6 bulan lalu sekaligus merevitalisasi ekonomi yang tumbang.
Ketua Angkatan Darat Thailand Prayuth Chan-Ocha juga membubarkan senat dan memberikan kuasa kepada junta militer untuk mengambil alih kekuasaan lembaga legislatif Negeri Gajah Putih tersebut.
Mengutip Bangkok Post, Prayuth akan mengisi kekosongan kursi Perdana Menteri sementara waktu hingga situasi politik terkendali.
“Kami mengharapkan kekuasaan yang baru [untuk sementara] dapat membuat aturan-aturan baru yang selama ini seakan-akan vakum,” kata juru bicara militer Thailand Winthai Suvaree di Bangkok, Sabtu (24/5/2014).
Junta militer juga mengadakan pertemuan dengan industri finansial, termasuk Gubernur Bank of Thailand dan bursa saham Thailand.
Senat adalah satu-satunya lembaga negara sejak Desember lalu, ketika mantan Perdana menteri Thailand Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen dan menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum untuk menenangkan unjuk rasa anti pemerintahan.
Selain menduduki senat, junta militer juga menunjuk Ketua Angkatan Udara Thailand Prajin Juntong untuk memimpin Kementerian Ekonomi, termasuk keuangan, perdagangan, industri, dan energi.
Pemerintahan militer secara resmi mengambil alih perekonomian yang sempat tumbang 0,6% pada kuartal I/2014 seiring dengan krisis politik yang berkepanjangan selama 6 bulan belakangan. Tidak hanya itu, ketidakpastian politik juga mengakibatkan terpangkasnya belanja konsumen, perlambatan pertumbuhan produksi industri, dan pariwisata.Padahal, sektor pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Thailand, sektor ini berkontribusi hingga 10% dari ekonomi.
Sejak protes anti pemerintahan memanas, beberapa negara telah mengeluarkan larangan perjalanan sehingga diperkirakan mampu mengurangi jumlah wisatawan ke Thailand merosot ke level terendah selama 5 tahun terakhir pada 2014.
Semenjak mengambil alih kekuasaan pada Kamis (22/5), Prayuth menegaskan pihaknya tidak akan membela siapapun dan berkomitmen untuk memecahkan kebuntuan ekonomi, termasuk menyelesaikan tunggakan pembayaran ke petani melalui program subsidi beras.
"Tidak ada yang memerintahkan ini [kudeta militer], baik itu institusi atau anggota keluarga kerajaan. Satu-satunya yang memaksa kami melakukan ini adalah rakyat yang tengah menderita akibat krisis berkepanjangan," ungkapnya.
