Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera memperbaiki sistem pendidikan dan sistem rekrutmen di kalangan anggotanya.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengatakan, perbaikan sistem sebaiknya dilakukan untuk memberantas mafia pendidikan Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) yang seringkali membuat anggota polisi mau tidak mau memberikan suap agar dapat lolos.
"Sistem yang ada sekarang sangat rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akibatnya, kader-kader terbaik Polri yang tidak punya uang, tidak punya jalur, dan tidak punya kedekatan dengan jenderal tertentu tidak akan bisa lolos untuk mengikuti Sespim," jelas Neta, Selasa (20/5/2014).
Dia juga menjelaskan, apabila sistem ini tak segera diperbaiki, maka sistem rekrutmen dan pendidikan yang kini ada akan membuat anggota kepolisian piawai melakukan suap, menjilat, dan berkolusi.
"Isu yang berkembang untuk bisa lolos ke Sespim, seorang calon harus mengeluarkan uang antara Rp 300 juta hingga Rp 500
juta untuk "menyiram" berbagai pihak," tambahnya.
Sistem rekrutment yang kini berjalan, lanjut Neta, membuat Sespim menjadi jalan mulus bagi anggota kepolisian menuju jenjang karir yang lebih baik.
Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menarik pungutan bagi para calon.
Neta pun menyarankan agar Polri membubarkan panitia rekrutmen di daerah, karena 'permainan uang' diindikasikan sangat tinggi di sini. Hasil tes para calon juga disarankan untuk discan, agar terhindar dari rekayasa.
Lebih lanjut, Divisi Profesi dan Pengamanan disarankan untuk terus mengawasi secara ketat isu bayar membayar dan suap menyuap di dalam proses rekrut dan pendidikan, terutama di Sespim.
