Bisnis.com, JAKARTA—Tanpa pengawalan ketat dari masyarakat sipil, visi misi revolusi mental yang ditawarkan bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi) hanya akan menjadi slogan belaka yang tidak bisa diimplementasikan.
Demikian disimpulkan dalam diskusi bertema “Revolusi Mental” dengan menampilkan nara sumber pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro, pengamat psikologi poltik UI Hamdi Muluk, pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis serta Direktur Eskekutif Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.
Menurut Siti Zuhro, konsep revolsui mental yang ditawarkan Jokowi bukanlah hal baru dalam kehidupan berbangsa. Namun demikain gagasan yang disamapikan Jokowi tersebut perlu dikawal melalui satu kesepakatan antara masyarakat sipil dengan calon pemimpin tersebut.
“Saya kira diperlukan kesepakatn antara civil society yang harus ditandatangani bersama para calon pemimpin termasuk Jokowi,” ujarnya dalam disksui tersebut. Namun demikian Situ minta agar Jokowi membuat revolusi mental yang dia maksud menjadi hal yang bersifat konkret seperti dalam hal reformasi mental birokrasi.
Dia menegaskan kesepakatan untuk melakukan revolusi mental itu sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengawal komitmen itu agar tidak menjadi sekedar slogan belaka. Menurutnya, tanpa revolusi mental, pembangunan ekonomi dan sosial menjadi tidak ada artinya.
Semenara itu, Margarito Kamis mengatakan masyarakat harus berani menghukum kalau nantinya Jokowi tidak bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Dia mengatakan perubahan satu bangsa akan sangat tergantung dari pemimpinnya sehingga revolusi mental harus diawali oleh Jokowi sendiri.
"Jokowi harus memberi komitmen, dia harus memberi contoh teladan bahwa pembangunan karakter dan mental yang ditulisnya itu dimulai dari dirinya sendiri," ujarnya, Kamis (15/5/2014).
