Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjamin tidak ada uang sepersen pun dia terima dalam kasus penggelembungan anggaran pengadaan armada bus Transjakarta.
"Saya ditetapkan sebagai tersangka, itu kan memang subjektifitas penyidik," ujarnya di Balai Kota, Selasa (13/5/2014).
Menurutnya, pengadaan armada bus Transjakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Pengadaan armada bus Transjakarta tersebut bukan program yang tiba-tiba tetapi sudah disiapkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Itu sudah sesuai dengan aturan, RPJMD dan proses yang baik. Saya sudah menjadi PNS sejak 1986. Saya punya nawa [niat] yang baik untuk adakan armada bus dan melayani masyarakat. Gak ada hal-hal seperti itu," ucapnya.
Terkait armada bus yang berasal dari Tiongkok, dia menuturkan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan lelang yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kriterianya kan ada, misalnya bahan bakar gas, tinggi deknya, panjangnya 9 meter. Nah yang lain belum bisa mengikuti karena belum siap dengan bahan bakar gas, masih pakai solar. Kita bandingkan yang Scania aja pakai gas harganya Rp 5,8 miliar, ini kan Rp 3,6 miliar," terang Udar.
Dia mengungkapkan keprihatiannya atas penahanan dua pegawainya yaitu Ketua Panitia Pengadaan pada Dinas Perhubungan DKI Setyo Tuhu dan Pejabat Pembuat Komitmen Drajat Adhyaksa, yang telah ditetapkan tersangka sejak Maret.
"Saya prihatin pada anak buah yang kini ditahan. Saya juga sudah peningkatan status menjadi tersangka. Mohon, dengan nawaitu yang baik, mohon didoakan agar saya dan kawan-kawan dapat selamat. Kami punya nawa [niat] yang baik," ucapnya.
