Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OBLIGASI DAERAH, Sekda Jabar Pastikan Dana untuk Biayai Fisik Bandara

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Wawan Ridwan mengatakan dana yang didapat dari pelepasan obligasi akan difokuskan untuk membiayai fisik bandara yang diperkirakan menyedot dana Rp8 triliun.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 09 Mei 2014  |  14:17 WIB
Persetujuan Kementerian Keuangan diharapkan sudah keluar pertengahan 2014.  - bisnis.com
Persetujuan Kementerian Keuangan diharapkan sudah keluar pertengahan 2014. - bisnis.com

Bisnis.com, BANDUNG -  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Wawan Ridwan mengatakan dana yang didapat dari pelepasan obligasi akan difokuskan untuk membiayai fisik bandara yang diperkirakan menyedot dana Rp8 triliun.

Pemprov Jabar menurutnya akan bekerja keras agar pemenuhan dana dari masyarakat ini bisa terpenuhi. "Kami akan berusaha dengan obligasi,” ujarnya, Jumat (9/5/2014).

Menurutnya, obligasi menjadi harapan utama karena Pemprov tidak boleh terlalu tergantung pada investor swasta asing maupun lokal. “Kami tidak begitu harapkan investor, karena kabupaten pun belum dieksplorasi. Obligasi sekarang bisa menyumbang 30% dana," kata Wawan.

Saat ini, dengan suntikan dana dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) saja, landasan seluas 2.565 meter persegi di BIJB Kertajati sudah terbangun. Saat ini runway sayap kanan yang telah lebih dulu dibangun ini, berada di lahan eks Desa Sukakerta dan Sukamulya Kabupaten Majalengka.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sonny Adisudarma mengatakan keseriusan Pemprov Jabar memercepat proses penerbitan obligasi daerah ditunjukkan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penerbitan obligasi daerah.

Menurutnya, raperda ini akan disahkan menjadi perda setelah konsep obligasi daerah disetujui Kementerian Keuangan.

Sonny berharap persetujuan Kementerian Keuangan keluar pertengahan 2014 agar raperda terkait obligasi dapat segera disahkan menjadi perda.

Pihaknya sedang mengumpulkan bahan-bahan raperda untuk disahkan sebagai perda setelah ada persetujuan Kemenkeu. “Dalam perda ini akan diatur besaran nilai obligasi, dana cadangan, dan cara pengembalian utang,” ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jawa barat obligasi daerah
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top