Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Obligasi Daerah, DPRD Jabar Enggan Beri Persetujuan

DPRD Jawa Barat enggan menandatangani penerbitan obligasi, jika Pemprov Jabar mengalihkan dana tersebut di luar kepentingan lahan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 09 Mei 2014  |  14:12 WIB
Mega proyek itu pun kemungkinan menemui persoalan akses.  - bisnis.com
Mega proyek itu pun kemungkinan menemui persoalan akses. - bisnis.com

Bisnis.com, BANDUNG—DPRD Jawa Barat enggan menandatangani penerbitan obligasi, jika Pemprov Jabar mengalihkan dana tersebut di luar kepentingan lahan.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara mengatakan penerbitan obligasi yang ditargetkan terbit 2015 oleh Pemprov Jabar sesuai kesepakatan akan digunakan untuk membiayai pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.  

"Kita [pimpinan DPRD Jabar] tidak akan tanda tangan jika tidak digunakan untuk pembebasan lahan. Saya mau obligasi ini hanya untuk pembelian tanah," katanya di Bandung, Jumat (9/5/2014).

Menurut Irfan, DPRD bersikap tegas karena pembebasan lahan BIJB adalah prioritas utama agar target pembangunan bandara bisa tepat waktu. Dia menilai kunci percepatan BIJB adalah lahan. “Ini penting agar pembangunan lainnya terkait proyek BIJB Kertajati bisa terus dilakukan,” katanya.

Atas dasar itu, penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov Jabar pada 2015 akan diprioritaskan untuk biaya pembebasan lahan BIJB Kertajati. Dari sekitar Rp 4 triliun nilai obligasi, Rp 2,5 triliun akan disalurkan untuk pembebasan lahan bandara tersebut. "Sisanya untuk pembangunan terminal bandara," katanya.

Jika kesepakatan ini dijalankan Pemprov maka DPRD Jabar akan meminta bantuan asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal penggunaan dana tersebut di lapangan. Pembelian lahan dengan obligasi juga untuk memastikan bandara dimiliki warga Jabar.

“kepemilikan ini akan memberi keuntungan yang lebih besar bagi Pemprov Jabar,” katanya. Menurutnya, dengan memiliki lahan secara penuh maka pengelola BIJB baik BUMD maupun asing akan menyewa lahan tersebut pada Pemprov.

Irfan yakin dengan skema ini pembangunan bandara, sekaligus memungkinkan Pemprov mendapatkan pemasukan. “Kita yang untung, selain dapat uang sewa, bandara pun punya, terbangun," katanya.

Namun, selain belum tuntasnya pembebasan lahan, mega proyek itu pun kemungkinan menemui persoalan akses. Pasalnya, pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang menjadi salah satu jalur masuk ke BIJB Kertajati diprediksi rampung pada 2018.

Di sisi lain, DPRD menyesalkan lambatnya pembangunan infrastruktur tol Cileunyi Sumedang Dawuan yang menjadi tulang punggung akses ke bandara.

DPRD Jabar sudah meminta satuan kerja pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cisumdawu agar melakukan akselerasi dengan menyurati gubernur Jabar untuk meminta kejelasan lahan yang akan digunakan. "Buat surat ke gubernur dan tembusan ke DPRD, tentang kejelasan lahan," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

obligasi daerah
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top