Bisnis.com, JAKARTA - Negosiasi Indonesia dalam sektor antisipasi perubahan iklim pada tahun ini di level internasional diperkirakan terhambat, karena penyelenggaraan pemilihan umum yang bermuara kepada pergantian rezim pemerintahan.
Ketua Tim Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Nur Masripatin mengatakan sebagian besar masalah negosiasi Indonesia datang dari dalam negeri, yaitu berkisar pada pergantian pucuk pimpinan negara dan tidak sinergisnya kementerian sektoral dalam membahas masalah perubahan iklim.
"Sekitar 90% masalah negosiasi itu dari dalam negeri. Di level nasional, tidak ada yang berinisiatif untuk membahas tema ini, utamanya mengenai rel perhitungan karbon. Sampai sekarang kami ini kesulitan bergerak," katanya, Senin (7/4/2014).
Selain itu, minimnya dukungan sains kepada para negosiator saat menghadapi perundingan, padahal sebentar lagi akan ada kesepakatan legal yang mengikat antar-negara, khususnya dalam soal REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Plus.
