Sistem Banyak Partai Tidak Cocok Buat Tiongkok

Bisnis.com, SHANGHAI---Tiongkok pada masa lalu mempunyai pengalaman memakai sistem banyak partai, termasuk partai demokrasi, tapi tidak berjalan, kata presiden Xi Jinping ketika melawat sepekan ke Eropa.

Ia mengingatkan bahwa mencontoh politik negara lain atau mengembangkan pranata lain bisa menjadi malapetaka.

Undang-undang di Tiongkok mengabadikan Partai Komunis, yang sudah lama memegang peran penting dalam pemerintahan, meskipun mengizinkan keberadaan berbagai partai politik lain di bawah yang disebut  'Sistem Kerjasama Banyak Partai', tapi semua tunduk kepada Partai Komunis.

Pegiat yang meminta keberagaman biasanya dipenjara dan kritik terhadap kebijakan satu partai dibungkam.

"Undang-undang kerajaan, restorasi kekaisaran, sistem multi-partai dan kepresidenan semua sudah kita coba tetapi tidak berjalan, " kata Xi dalam pidato di perguruan tinggi di Brusselm Belgia, kata kantor berita Xinhua, Selasa malam (1/4/2014)

Sejarah yang unik dan keadaan sosial di Tiongkok membuatnya tidak dapat menyontoh sistem politik atau mengembangkannya dari contoh negara lain.

"Karena tidak cocok dan bahkan mungkin bisa menimbulkan malapetaka," kata Xi menambahkan.

"Buah mungkin terlihat sama, tetapi rasanya sangat berbeda," katanya.

Undang-undang yang diberlakukan mulai dua tahun sebelum Komunis mengambil alih kekuasaan 1949, membolehkan sistem banyak partai dalam demokrasi di Tiongkok, tetapi dalam pelaksanaannya terhalang oleh permusuhan yang mengakar sangat dalam antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis.

Nasionalis tersudut melarikan diri ke Taiwan dan melakukan reformasi politik yang besar pada 1980 dan kini menjadi pulau yang paling menggetarkan demokrasi di Asia.

Xi, yang naik dari generasi transisi kepemimpinan, memberikan harapan melakukan reformasi politik pada banyak orang, khususnya dengan gaya sederhana yang diwarisi dari ayahnya, Xi Zhongxun, mantan wakil perdana menteri reformis.

Namun sejak ia menduduki jabatan, partainya telah memenjarakan puluhan pembangkang termasuk aktivis anti-korupsi Xu Zhingyong dan seorang guru besar Uighur, Prof. Ilham Tohti.