Bisnis.com, BERAU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan kontribusi industri pengolahan non migas non batu bara terhadap PDRB bisa mencapai 6,8% pada 2018 atau meningkat 1,18% dibandingkan dengan pada 2013 yang mencapai 5,62%.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Mohammad Djailani mengatakan target ini dapat terealisasi dengan meningkatkan jaringan pasar dan ekspor produk olahan berbasis sumber daya alam terbarukan. Selain itu, program ini juga harus didukung hilirisasi industri untuk produk andalan Kaltim seperti sawit, karet dan rotan.
“Karena itu, kami akan mendorong agar ada peningkatan orientasi ekspor oleh UKM dan transaksi bisnis internasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/3).
Pengembangan UKM dan IKM menjadi prioritas karena segmen ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Secara keseluruhan, jumlah IKM di Kaltim pada 2013 mencapai 16.437 unit usaha yang mampu menyediakan lapangan kerja terhadap 89.862 tenaga kerja. Adapun, investasi yang telah dikeluarkan oleh IKM mencapau Rp5,5 triliun.
Saat ini, baru tiga UKM yang telah memiliki produk berorientasi ekspor dan dua IKM yang melakukan transaksi bisnis internasional. Nantinya, Jailani menargetkan akan ada 40 UKM yang berorientasi ekspor dan 21 IKM yang melakukan transaksi bisnis internasional.
Komoditas ekspor yang selama ini berasal dari barang hasil tambang harus digantikan oleh hasil pertanian, perikanan dan kelautan. Adapun untuk barang pertambangan, hilirisasi juga harus dilakukan sebelum ekspor dilakukan. “Atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit mulut tambang,” katanya.
Sementara itu, Bupati Berau Makmur HAPK berpendapat selama ini pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kelautan memang masih belum optimal. Bahkan, bahan mentah produk di sektor itu kerap terbuang percuma karena tidak dimanfaatkan. “Ini yang akan kami dorong agar UKM atau IKM itu kreatif untuk mengelola bahan mentah yang seharusnya bisa diolah menjadi produk yang bernilai,” tuturnya.
Infrastruktur
Namun, imbuh Makmur, pemerintah juga perlu untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan produk tersebut. Pembangunan jaringan jalan, pelabuhan hingga ruang penyimpanan diperlukan agar pemasaran bisa berjalan lancar.
Dia mencontohkan pembangunan tangki timbun crude palm oil (CPO) yang sedang dilakukan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy menjadi salah satu infrastruktur yang harus segera diselesaikan. Adanya tangki timbun tersebut akan memudahkan penyimpanan CPO yang dihasilkan oleh perkebunan sawit di sekitarnya.
“Harus segera diselesaikan karena itu sudah ditunggu oleh pelaku usaha untuk memudahkan penyimpanan CPO,” katanya.
Tak hanya untuk ekspor, CPO yang disimpan dalam tangki timbun tersebut bisa digunakan untuk hilirisasi produk. Kebutuhan anggaran pembangunan tangki timbun untuk CPO ini diperkirakan mencapai Rp139 miliar dengan anggaran dari APBN sebesar Rp70 miliar serta sisanya dari Pemprov Kaltim.
Djailani menargetkan pembangunan fisik tangki timbun tersebut bisa dilakukan tahun ini atau paling lambat pada 2015. Pada 2012, feasibility study telah diselesaikan oleh kontraktor dengan anggaran yang berasal dari Kementerian Perindustrian.
