Bisnis.com, KUALA LUMPUR—Malaysia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menyusul tingginya inflasi yang mampu meredam konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Bank sentral mengungkapkan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 4,5% - 5,5% tahun ini, setelah sempat menguat 4,7% tahun lalu. Pernyataan tersebut di bawah estimasi Kementerian Keuangan yang menyebutkan perekonomian Malaysia mampu terakselerasi 5%-5,5%.
Inflasi juga diperkirakan berada di kisaran 3%-4% tahun ini, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun lalu yaitu 2,1%.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan tarif listrik untuk membendung kenaikan inflasi. Malaysia juga berkomitmen untuk memberlakukan kebijakan moneter yang akomodatif.
Malaysia mengikuti jejak Korea Selatan, Brasil, dan India yang terkena dampak normalisasi moneter The Fed sehingga mengakibatkan mata uang di negara berkembang tumbang.
“Sekarang, pemulihan ekonomi dunia cukup positif dan mendukung, tetapi kita tidak mengesampingkan risiko lainnya,”Gubernur bank sentral Malaysia, Zeti Akhtar Aziz di Kuala Lumpur, Rabu (19/3/2014).
Menurutnya, jika pemulihan ekonomi dunia terus berlangsung, ekonomi Malaysia akan terkerek naik hingga 5%-5,5%.
Selain itu, Malaysia juga mengalami arus modal keluar tahun lalu setelah investor memutuskan untuk mengurangi kepemilikan saham di negara berkembang. Hal tersebut terjadi akibat ekspektasi investor terkait pemulihan ekonomi di AS menyusul keputusan The Fed untuk mengurangi pembelian obligasi bulanan.
Arus modal keluar dari Malaysia tercatat US$854 juta atau senilai 2,8 miliar ringgit sedangkan arus modal masuk pada 2012 mencapai 58,4 miliar ringgit.
Zeti menambahkan ringgit mengalami depresiasi hingga 4,8% pada 12 bulan terakhir dan indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI juga anjlok 2,7% tahun ini.
“Ringgit masih akan mengalami depresiasi pada tahun ini akibat meningkatnya eksodus modal keluar,”ucapnya.
Bank sentral menyatakan negara berkembang menghadapi tantangan untuk mengatasi tekanan eksternal. Transisi kebijakan moneter di negara maju dapat memicu volatilitas mata uang, pasar keuangan, dan arus modal sehingga berisiko terhadap negara berkembang.
