Bisnis.com, JAKARTA - Satu lembaga yang fokus terhadap isu lingkungan menilai langkah Presiden Susilo B. Yudhoyono mengambil alih penanganan kasus kabut asap di Riau sudah sangat terlambat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan bahwa sejak dimulainya kebakaran areal kehutanan dan perkebunan lebih dari sebulan lalu, dampak ke berbagai provinsi, antara lain Jambi, Sumatera Barat, Riau sendiri dan lainnya, sehingga semestinya presiden sudah harus turun sejak lama.
"SBY sangat terlambat mengambil alih. Dalam konteks dampak, sudah lebih dari 2 provinsi yang terkena. Sudah lama perlu respon nasional," ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Minggu (16/3/2014).
Abetnego memaparkan, persoalan kabut asap ini tidak boleh berhenti saat api padam dan hilangnya asap, karena masyarakat di daerah terdampak telah mengalami banyak kerugian. Dia juga mempertanyakan sampai saat ini belum jelas siapa otoritas yang bertanggung jawab menanggung kerugian masyarakat itu.
Oleh karena itu, ungkap Abetnego, pihaknya mendorong kepada siapapun yang merasa terdampak dan dirugikan untuk mengajukan class action kepada pemerintah, agar menghindarkan kasus serupa dianggap sebagai hal lazim yang terus berulang.
nbsp;
