Bisnis.com, BANDUNG--Pemkot Cimahi menegaskan bahwa pihaknya akan menolak investor yang akan membangun pabrik produksi tekstil dan produk tekstil (TPT). Pasalnya, industri ini dianggap tidak ramah lingkungan dan minim pemasukan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cimahi Beny Bahtiar mengatakan, sejak 2008 pihaknya telah menutup pintu terhadap investor yang akan mengembangkan TPT dan memilih fokus pada industri kreatif.
"Kecuali industri manufaktur dan pergudangan masih bisa. Karena mereka tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan," katanya, kepada wartawan di Cimahi, Selasa (18/2/2014).
Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mempermasalahkan perusahaan tekstil yang mengancam untuk pindah. Menurut dia, selama 2013 ada dua perusahaan yang telah gulung tikar.
Sedangkan pada 2012, ada tujuh perusahaan yang tutup. Tahun ini, baru satu perusahaan yang menyatakan untuk tidak kembali beroperasi.
"Perusahaan yang angkat kaki atau pindah dari Cimahi pada tahun lalu mencapai tiga perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 1.800 orang," katanya.
Dengan satu perusahaan diantaranya pindah ke Semarang. Oleh karena itu, bisa dipastikan jumlah pengangguran di Kota Cimahi pada tahun ini kembali membengkak.
Seperti diketahui, jumlah warga yang tidak memiliki pekerjaan di Cimahi saat ini telah mencapai 40.000 jiwa. Dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan pindah sudah bisa dipastikan pengangguran kian meroket.
Upaya untuk menanggulangi pengangguran masih berkutat pada penanganan konvensional seperti pembukaan job fair atau pameran kerja yang rerata kemampuan menyerap tenaga kerja tidak lebih dari 2.700 orang.
Itu pun dengan catatan kalau semua pengangguran yang ada memasukan aplikasi lamaran dan dianggap memenuhi persyaratan kerja dengan posisi yang ditawarkan.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengaku sama sekali tidak akan mempermasalahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Cimahi.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak daerah yang menerima pembangunan industri TPT. Bahkan sekalipun Indonesia menolaknya, pelaku industri TPT siap hengkang ke Vietnam.
Sebelumnya, Sekretaris API Jawa Barat Kevin Hartanto mengatakan jumlah pengusaha industri TPT cenderung mengalami penurunan.
Menurut dia, persoalan modal membuat para pengusaha industri TPT sulit untuk meningkatkan kemapuan pekerja dan pembaruan teknologi sehingga produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing.
"Banjirnya produk impor, seharusnya bisa diimbangi oleh penguasha TPT untuk meningkatkan teknologi dan SDM. Jika tidak, seleksi alam yang terjadi, makin banyak industri TPT yang bangkrut," ujarnya.
Dia menjelaskan peningkatan kemampuan SDM merupakan faktor yang paling penting agar bisa membuat suatu produk yang berkualitas dan berdaya saing.
"Kami perlu seorang karyawan yang memiliki suatu ide kreatif dan mampu menggunakan teknologi atau mesin dalam industri TPT yang terus berkembang," ujarnya.
Dia berharap adanya keberpihakan pemerintah setempat untuk membantu industri TPT, karena kontribusi dari industri TPT itu cukup besar. (Rani Fadila)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
