Bisnis.com, BOJONEGORO - Jumlah remittance atau pengiriman uang TKI Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melalui sejumlah bank dan kantor pos mencapai Rp35,219 miliar pada 2013, atau menurun ketimbang 2012 yang besarnya mencapai Rp39,757 miliar.
Kasi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Bojonegoro, Sugihartono, penurunan remittance TKI, di antaranya disebabkan tidak semua TKI mengirimkan uangnya melalui bank dan kantor pos.
Selain itu, katanya, penurunan remittance juga dipengaruhi jumlah TKI yang berangkat tahun lalu hanya 336 TKI, berkurang dibandingkan setahun sebelumnya sebanyak 408 TKI.
"Penurunan jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri disebabkan belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, juga negara lainnya di Arab Saudi mengenai perlindungan tenaga kerja," katanya, Rabu (12/2/2014).
Dia mencontohkan paspor TKI yang bekerja di Malaysia dan negara Timur Tengah selama ini selalu dipegang majikan, yang mengakibatkan posisi TKI lemah.
Namun, Malaysia, dan negara di Timur Tengah seperti Qatar dan Abu Dhabi saat ini sepakat mengenai parpor TKI dipegang yang bersangkutan sebagaimana yang diusulkan pemerintah. "Pemerintah Arab Saudi masih belum sepakat kalau paspor harus tetap dipegang TKI," ujarnya.
Dia menjelaskan remittance TKI asal daerahnya Rp35,219 miliar itu terbesar dikirimkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp23,175 miiliar, diikuti Bank Jatim Rp615 juta, BRI Rp931,4 juta, Danamon Rp96,671 juta, Mandiri Rp963,6 juta, dan BNI Rp9,432 miliar.
"TKI lebih senang mengirimkan uangnya melalui kantor pos, sebab kantor pos tidak hanya ada di kota, tapi juga ada di sejumlah kecamatan, sehingga memudahkan keluarga TKI," katanya.
Dia menyebutkan remittance tersebut dikirimkan sekitar 3.500 TKI yang bekerja di 22 negara di Asia Pasifik, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Jepang, termasuk dari Timur Tengah.
"Kami optimistis remittance 2014 bisa lebih meningkat, sebab TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri tahun ini bisa lebih banyak dibandingkan tahun lalu setelah ada kesepakatan antara Pemerintah dengan negara Malaysia juga Qatar dan Abu Dhabi," ucapnya.
