Bisnis.com, JAKARTA - Program penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus dikawal ketat agar benar-benar terwujud dan tepat sasaran.
Anggota Komisi VIII DPR Soemientarsi Muntoro mengatakan hal itu untuk mengkritisi beberapa langkah penanganan yang mulai dilakukan BNPB.
“DPR mengawal penanganan erupsi Sinabung dan bencana lainnya di Indonesia. Penanganan yang sudah lamban, jangan ditambah lagi dengan realisasi yang meleset,” katanya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (8/2/2014).
Sejauh ini, BNPB berencana melakukan relokasi warga tiga desa yang berada di radius 3 kilometer dari puncak Sinabung. Total penduduknya mencapai 1.255 jiwa yang terdiri dari 389 KK.
Selain itu, juga akan memberikan 1.500 ekor ayam dan 800 ekor sapi serta peralatan pertanian seperti hand tractor, cultivator, dan pompa air. Sedangkan bibit-bibit tanaman antara lain tomat, cabe, kubis, kentang, wortel, sawi, bibit jeruk dan kopi.
“BNPB sudah berjanji akan merealisasikannya secara bertahap. Distribusi bibit tanaman pada Februari, jagung Maret, sementara kopi dan jeruk April. Mengingat sekarang sudah Februari berarti BNPB harus melakukannya sesegera mungkin tepat waktu dan tepat sasaran,” lanjut Muntoro.
Dia mengingatkan pengadaan dan distribusi bantuan mesti dilakukan secara transparan dan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dia meminta pelaksanaan oleh BNPB, Pemkab dan Pemprov dan kementerian terkait harus bersih.
“DPRD dan DPR RI pasti mengawasi dengan ketat," terang dia.
Belajar dari bencana yang terjadi sepanjang Januari berupa erupsi, banjir dan longsor, menurut Mien Muntoro, pemerintah juga harus melakukan tindakan antisipasi. Tujuannya, supaya penangangan bencana tidak lagi cenderung represif.
"Secara khusus, Presiden SBY harus memasukkan antisipasi dan penanganan bencana sebagai prioritas dalam sisa akhir masa pemerintahannya. Lambannya penanganan Sinabung karena fokus SBY condong ke politik, ini yang harus diperhatikan," paparnya.
Desakan adanya langkah antisipasi preventif didorong pula oleh peningkatan status 19 gunung api aktif dari normal menjadi waspada. Belasan gunung itu diluar tiga gunung yang berstatus siaga yaitu Karangetang, Rokatenda dan Lokon serta Sinabung sendiri yang berstatus awas.
Menurut dia, status aktivitas vulkanik dan prakiraan cuaca ekstrem seperti potensi gelombang tinggi, serta angin kencang harus dipahami sebagai peringatan dini atau early warning sign yang harus ditanggap.
"Pemerintah harus lebih responsif, peka dan memiliki kesatuan gerak dalam menghadapi gelombang bencana. Presiden SBY harus membuktikan pemerintahannya memiliki skema penanggulangan situasi darurat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
