Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyatakan bencana erupsi Gunung Sinabung yang berlangsung sejak September 2013 bukan termasuk bencana nasional seperti polemik yang mencuat belakangan ini.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menegaskan saat ini Kabupaten Karo dan Pemprov Sumatra Utara masih utuh dan berjalan normal mengkoordinasi penanggulangan bencana didampingi BNPB yang sejak awal memegang kendali penuh penanganan darurat.
“Bupati Karo dan Gubernur Sumut beserta SKPD-nya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tidak ada chaos yang menyebabkan pemerintahan lumpuh. Meskipun bantuan yang diberikan untuk penanganan darurat Sinabung hampir lebih dari 95% berasal dari Pusat, bukan berarti bencana nasional,” ujar Sutopo dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2014).
Persoalan di lapangan, lanjut Sutopo masalah leadership penanganan bencana karena belum ada BPBD Karo yang menyebabkan upaya penanganan belum optimal. BPBD Sumut anggarannya sangat terbatas sehingga tidak mampu mendukung sepenuhnya, oleh karena itu perlu bantuan pemerintah pusat menangani bencana Sinabung.
Lebih dari Rp 43 miliar dana yang dikucurkan BNPB dan kementerian lembaga sejak September 2013 untuk penanganan Sinabung dan masih banyak dana yang akan dikucurkan Pemerintah hingga pasca bencana berupa rehabilitasi masyarakat.
Sutopo berharap polemik bencana erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional dihentikan. Dalam UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 7 (2) disebutkan penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
