Bisnis.com, ISLAMABAD—Kebijakan privatisasi tampaknya menjadi pilihan Pemerintah Pakistan menyusul kerugian yang diderita 68 perusahaan milik negara beberapa waktu belakangan.
Pakistan tengah mempertimbangkan untuk melakukan privatisati terhadap 68 perusahaan publik dalam 2 tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kerugian yang ditaksir mencapai US$225 miliar akibat kelumpuhan energi, korupsi, dan kekerasan militer.
Ke-68 perusahaan yang merugi tersebut termasuk dua perusahaan gas dan minyak, 10 bank, maskapai nasional, dan perusahaan pemasok energi.
Mantan Kepala Keuangan IBM untuk Timur Tengah dan Afrika Mohammad Zubair mengemukakan pemerintah Pakistan kehilangan setidaknya US$225 miliar per tahun akibat meruginya perusahaan tersebut.
“Pakistan dapat meningkatkan keuntungan hingga US$5 miliar dari pendapatan atas privatisasi dalam 2 tahun ke depan. Privatisasi juga dapat mengurangi tekanan keuangan pemetintah,” ungkapnya Minggu, (2/2/2014).
September lalu International Monetary Foundation (IMF) menyelamatkan Pakistan dari kemungkinan gagal bayar dengan meminjamkan sebesar US6,7 miliar selama 3 tahun.
Akibatnya, Pakistan diwajibkan untuk melakukan privatisasi terhadap perusahaan publik yang merugi. Meskipun demikian, kebijakan privatisasi masih mendapatkan tantangan dari partai oposisi dan perserikatan buruh Pakistan.
Tidak hanya itu, Zubair mengatakan kebijakan privatisasi tersebut rawan tindak pidana korupsi. “Tiga menteri yang melakukan privatisasi masuk penjara akibat dugaan korupsi sehingga tindakan tersebut memang haus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan cermat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
