Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Pilgub Jatim, Kemendagri Tetap Lantik Soekarwo

Kementerian Dalam Negeri tetap akan melantik Soekarwo sebagai gubernur Jawa Timur meskipun pihak Khofifah Indar Parawansa menilai putusan Mahkamah Kontitusi yang memenangkan pasangan itu cacat hukum.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 03 Februari 2014  |  13:01 WIB
Polemik Pilgub Jatim, Kemendagri Tetap Lantik Soekarwo
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri tetap akan melantik Soekarwo sebagai gubernur Jawa Timur meskipun pihak Khofifah Indar Parawansa menilai putusan Mahkamah Kontitusi yang memenangkan pasangan itu cacat hukum.

Juru Bicara Kemendagri Didik Suprayitno menegaskan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tetap berlangsung pada 12 Februari 2014 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri tentang pelantikan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf.

"Rencana masih berjalan bahwa pelantikan direncanakan 12 Februari, belum ada pemunduran. Pelantikan itu yang menjadwalkan DPRD," katanya, Senin (3/2/2014).

Kemendagri, lanjutnya, tetap berpegang pada putusan Mahkamah Kontitusi yang menetapkan Soekarwo sebagai gubernur Jatim. Pelantikan tetap berjalan selama belum ada ketetapan hukum yang meralat putusan MK tersebut.

Didik mengatakan tetap akan meneruskan permintaan pembatalan pelantikan Soekarwo yang diajukan kuasa hukum Khofifah kepada Mendagri.

Namun, dia menegaskan permasalahan terkait putusan MK adalah murni proses hukum sehingga tidak bisa dicampuri oleh Mendagri.

"Seharusnya tidak [perubahan] karena keputusan MK itu final dan mengikat, kalau final dan mengikat tidak ada lagi proses hukum," kata Didik.

Kuasa hukum Khofifah, Romulo Silaen, pagi ini (3/2/2014) mengajukan permintaan kepada Mendagri untuk membatalkan pelantikan Soekarwo sebagai gubernur Jatim.

Permintaan itu berdasarkan pernyataan mantan hakim konstitusi Akil Mochtar yang menyatakan putusan sengketa pilkada Jatim yang dibacakan MK tidak sesuai dengan putusan yang disepakati panel 3 hakim konstitusi pemeriksa kasus tersebut.

"Apa yang terjadi, kita lihat sendiri putusan itu tidak melibatkan Akil Muchtar dan kemudian putusan itu berbeda dengan putusan panel yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Romulo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilgub jatim
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top