Bisnis.com, BANGKOK- Penetapan ibu kota Thailand, Bangkok keadaan darurat pada Selasa (22/1/2014) tidak menyurutkan para pemrotes dari oposisi Thailand. Mereka tetap akan berjuang untuk menjatuhkan pemerintah.
Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra berada di bawah tekanan kuat untuk mundur setelah lebih dari dua bulan demonstrasi jalanan yang bertujuan mengusir dia sebagai pemerintah terpilih dan melantik "dewan rakyat" yang tak perlu dipilih. "Kami tidak memperhatikan keadaan darurat dan kami terus protes seperti biasa," kata juru bicara unjuk rasa Akanat Promphan kepada AFP, yang dikutip Antara.
"Ini menunjukkan pemerintah semakin putus asa karena momentum adalah bersama kami." Latar belakang protes adalah perjuangan politik beberapa tahun ke arah pembentukan royalis kerajaan melawan buronan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, kakak Yingluck yang yang digulingkan oleh militer tujuh tahun lalu.
Darurat negara 60 hari memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam, larangan pertemuan publik lebih dari lima orang, menahan tersangka selama 30 hari tanpa tuduhan dan menyensor media di Bangkok dan sekitarnya.
Pemerintah belum menggunakan salah satu dari langkah-langkah tersebut dan mengatakan polisi akan menjaga peran memimpin keamanan, tidak seperti selama demonstrasi "Baju Merah" pro-Thaksin pada 2010 ketika militer diperintahkan turun ke jalan-jalan oleh pemerintah sebelumnya.
Yingluck telah menyerukan pemilihan sela 2 Februari, tetapi pihak oposisi utama memboikot pemungutan suara.
Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (22/1/2014) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemungutan suara karena kerusuhan, kata Sekretaris Jenderal Puchong Nutrawong.
Pemerintah sementara Thailand pada Selasa (21/1/2014) mengumumkan Keputusan keadaan Darurat di ibu kota Bangkok dan beberapa daerah di dekatnya, yang mulai berlaku Rabu selama 60 hari.
Menurut Wakil Perdana Menteri sementara Chalerm Yoobamrung, pemerintah harus meminta dekrit untuk mengumumkan keadaan darurat karena protes anti-pemerintah mulai melihat meningkatnya kekerasan.
Keputusan ini akan berlaku di Provinsi Nonthaburi, Patumthani, bagian dari Provinsi Samut Prakarn dan semua distrik ibu kota untuk mengatasi kekerasan dan pertumpahan darah yang bisa saja berulang setelah ledakan bom baru-baru ini di jantung ibu kota.
Kementerian Kesehatan Masyarakat mengungkapkan kekerasan politik antara 26 Desember tahun lalu sampai 19 Januari tahun ini telah menyebabkan empat orang tewas dan 267 lainnya terluka.
Chalerm telah menunjuk Kepala Pusat Resolusi Situasi Darurat untuk memimpin berlakunya keputusan itu, yang menggantikan Undang-undang Keamanan Internal (ISA) yang relatif lunak yang diberlakukan di ibu kota dan beberapa daerah sekitarnya selama beberapa bulan terakhir.
Chalerm mengatakan ia akan mengungkapkan pada Rabu mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani protes-protes secara lebih detil.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri sementara Surapong Tovichakchaikul bertemu dengan para diplomat asing pada Rabu untuk menjelaskan alasan seruan dekrit.
Keputusan darurat melarang pertemuan lima orang atau lebih, dan distribusi informasi dan publikasi yang dapat menyebabkan kecemasan publik, mengancam keamanan serta ketertiban nasional.
Aparat penegak diberdayakan untuk memanggil para tersangka dan saksi, menyita properti dan memantau panggilan Internet dan ponsel.
Operasi anti-pemerintah untuk melumpuhkan Bangkok memasuki hari kesembilan pada Selasa. Para pengunjuk rasa telah diminta pemerintah sementara untuk turun dan reformasi akan dilakukan sebelum pemilihan umum.
Operasi pelumpuhan mereka telah tumpah ke daerah-daerah lainnya, dengan pengunjuk rasa memblokir sejumlah kantor pemerintah di 12 provinsi selatan.
Keputusan Darurat tidak akan menghasilkan efek apapun dan aksi unjuk rasa akan terus dilakukan sampai kemenangan dijamin, kata Suthep Thaugsuban, pemimpin protes, sementara dia menangani sekelompok pengunjuk rasa.
Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra telah menolak mentah-mentah usulan oleh Komisi Pemilihan Umum (EC) untuk menunda pemilihan 2 Februari.
Komisi Pemilu akan mengajukan permintaan pada Rabu ke Mahkamah Konstitusi, meminta keputusan bahwa pemerintah atau Komisi Pemilu memiliki kewenangan untuk menunda pemilu, kata penasihat hukum Komisi Pemilu Somkid Lertpaibul seperti dikutip oleh surat kabar Nation.
Pada Minggu, 46 negara dan wilayah telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Thailand, menurut Sek Wannamethee, direktur jenderal Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri.
Kuwait dan Oman, dua negara terbaru yang mengeluarkan peringatan tersebut, mengatakan kepada warga negaranya agar meninggalkan Thailand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
