Bisnis.com, PADANG— Pemprov Sumatra Barat menunjukkan keseriusan menggarap pariwisata dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan diperlukan rencana induk atau masterplan pengembangan pariwisata yang lebih konkret dan terarah sehingga sektor itu bisa menjadi andalan untuk mendongrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Sumbar memerlukan rencana induk pengembangan pariwisata. Seperti Mentawai misalnya, sudah menjadi tujuan destinasi mancanegara, untuk akses ke Mentawai selama ini tidak ada masalah, tetapi harus ada rencana pengembangan. Apalagi keunggulan Mentawai di laut, maka cocoknya dikembangkan wisata bahari. Begitu juga dengan daerah lain,” katanya hari ini (20/12/2013).
Dia melihat potensi Mentawai yang sangat besar, mulai dari wisata pantai, keragaman bioda laut, wisata surfing, diving, hingga kebudayaan Mentawai yang memiliki keunikan tersendiri perlu dikembangkan secara komprehensif.
“Raperda itu diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut, sekaligus melindungi kekayaan alam dan budaya di Sumbar,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Trinda Farhan Satria mengatakan raperda pariwisata itu sudah menjadi kebutuhan Sumbar. Sebab, lanjutnya, pengembangan pariwisata itu dilakukan untuk jangka panjang.
Menurutnya, potensi Sumbar tidak hanya soal kekayaan laut dan alamnya, tetapi juga adat istiadat dan kekayaan budaya juga patut jadi perhatian untuk dikembangkan. “Potensi budaya di Sumbar juga banyak, selama ini belum digarap. Nah itu perlu blueprintuntuk pengembangan jangka panjang,” ujarnya.
Pelaku industri wisata di Sumbar menyambut baik Ranperda pengembangan pariwisata itu. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran misalnya mengaku sudah lama mengharapkan Sumbar memiliki rencana pengembangan semacam itu.
“Tidak ada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penopang ekonominya, namun tidak mempunyai masterplanpengembangan. Itu tong kosong namanya,” kata Maulana.
Dia mengingatkan Ranperda yang diajukan jangan sekedar atribut saja, tetapi inplementasinya memang dirasakan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.
