Bisnis.com, JAKARTA - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) akan menggelar Kongres Kebangsaan untuk mengevaluasi arah pembangunan bangsa. Eksistensi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) akan menjadi salah satu sorotan utama dalam kongres tersebut.
Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar mengungkapkan ada sejumlah permasalahan pokok yang akan dibahas dan dievaluasi dalam kongres tersebut, terutama terkait gagasan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sempat dihapuskan pada era reformasi.
Seperti diketahui, pada masa reformasi, GBHN sebagai produk MPR dihapuskan, dan sebagai gantinya muncul Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai produk DPR berdasarkan UU No. 25/2004.
Forum Pemred berpandangan apakah tepat menggantikan GBHN dengan RPJP. "Tidakkah sebaiknya menghidupkan kembali peran MPR dalam menyusun GBHN dengan versi yang lebih disempurnakan," kata Nurjaman dalam acara jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, Forum Pemred juga akan membahas isu-isu strategis lainnya, yaitu terkait melemahnya peran MPR dan DPD serta peran dan kredibilitas DPR dalam menyusun UU yang berkualitas bersama pemerintah. Selanjutnya, pemerataan pembangunan di daerah atau otonomi daerah yang dinilai belum berjalan semestinya.
Menurutnya, dalam Kongres tersebut, forum pemred akan melibatkan sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang.
"Dukungan para pemangku kepentingan sangat luar biasa. Forum Pemred memiliki perasaan dan cita-cita yang sama dengan para pemangku kepentingan," ujarnya.
Nantinya, kongres juga akan dihadiri oleh ketua umum partai politik, pimpinan lembaga daerah, kepala daerah, akademisi, pejabat negara, pemimpin redaksi media massa, pengusaha, dan elemen masyarakat lainnya.
