Bisnis.com, JAMBI--Belasan guru di Kota Jambi mendatangi DPRD setempat guna mengadukan dugaan penipuan oleh Pembantu Bendahara UPTD Dinas Pendidikan, Kecamatan Kota Baru, terkait persoalan pinjaman mereka di sejumlah Bank Perkreditan Rakyat setempat.
Menurut guru SDn 42 Kota Jambi, Syukur, pihaknya merasa ditipu oleh Joko Saripudin, Bendahara UPTD, yang meminjam sejumlah uang ke sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menggunakan nama dan dokumen pribadi milik mereka.
"Dia (Joko) mengatakan sedang memerlukan uang dan berencana meminjam SK PNS saya sebagai jaminan di bank dengan perjanjian akan dipulangkan dalam waktu enam bulan," ujarnya, Kamis (21/11/2013).
Ternyata, setelah uang didapat dari bank, pada tagihan keenam, pihak BPR menghubungi Syukur untuk membayar cicilan pinjaman.
Syukur yang mewakili puluhan orang rekan lainnya mengatakan dalam perjanjian dengan Joko sebelumnya, cicilan akan dibayarkan langsung oleh Joko kepada BPR, sehingga mereka tidak perlu berurusan dengan pihak bank.
"Setelah enam bulan, ternyata tagihan bank justru datang kepada kami dengan alasan cicilan pada bulan keenam belum dibayar. Padahal dalam perjanjian kami dengan Joko yang dibuat di atas materai, segala beban dan tagihan bank menjadi tangungjawab dia," katanya sambil menyodorkan salinan pernjanjian dengan Joko.
Celakanya, hingga saat ini keberadaan Joko Saripudin, PNS dengan jabatan Pembantu Bendahara UPTD Dinas Pendidikan, Kecamatan Kota Baru, Jambi, tidak diketahui lagi.
"Dia sudah menghilang sejak dua bulan lalu. Sudah kami intai di rumahnya, dan di tempat-tempat biasanya dia berada, namun tidak ada, telpon dan SMP pun jarang dibalasnya. Sementara pihak bank terus mendesak agar kami membayar cicilan," ujarnya.
Berdasarkan perhitungan sementara atas berkas yang diajukan oleh para guru diketahui, akumulasi pinjaman para guru tersebut mencapai miliaran rupiah, dengan rincian satu orang guru minimal meminjam Rp50 sampai dengan Rp80 juta.
"Nilai pinjamannya berbeda-beda, ada yang Rp50 juta, Rp70 juta dan Rp80 juta, dengan demikian angsurannya juga berbeda. Stahu kami saat ini ada sekitar 30 guru di UPTD Kota Baru yang menjadi korban Joko. Kabarnya di UPTD lain, termasuk pegawai teknis lain juga menjadi korban," kata Syukur.
Sebenarnya persoalan pinjam-meminjam uang dan berkas ini berangkat dari kepercayaan para guru kepada atasan (Bendahara UPTD), terlebih hal ini juga diketahui oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota JAmbi, M Yamin dengan bukti tanda tangan yang bersangkutan di atas surat perjanjian.
Seminggu lalu pihaknya sudah mengadukan persoalan ini ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Rifai. Mereka berupaya menyelesaikan masalah ini secara internal dan melibatkan BPR.
"Namun belum ada penyelesaian, pihak BPR tetap mendesak kami harus membayar cicilan bank yang sudah ditentukan. Jelas kami keberatan, sebab kami juga banyak pinjaman lain yang harus dibayar di bank lain," katanya.
Jika para guru harus membayar cicilan di BPR yang uangnya telah digunakan oleh Joko, maka gaji guru-guru akan habis bahkan minus, sebab tagihannya ada yang sampai Rp7 juta dan Rp9 juta perbulan dari empat bank.
Diketahui, Joko Saripudin tidak saja meminjam uang kepada satu bank, tapi empat bank. Bahkan ada beberapa orang guru yang langsung ke empat bank, sehingga angsuran pinjaman tersebut melebihi gaji mereka perbulan.
BPR yang menjadi sasaran Joko Saripudin itu adalah BPR Kencana Mandiri, BPR Artha Prima, BPR Mitra dan BPR Pirma serta sebuah koperasi.
Anggota DPRD Kota Jambi Jefri Bintara Pardede mengatakan, persoalan ini memang harus diselesaikan, baik oleh internal Diknas maupun oleh pihak yang berkaitan langsung dengan BPR.
"Sebenarnya ini ada indikasi penipuan. Apalagi, jumlah guru yang dimanfaatkan bukan satu dua orang, tapi puluhan," katanya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
