Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta Australia memberikan pernyataan resmi terkait isu penyadapan terhadap Presiden SBY dan berkomitmen tidak akan melakukan aktivitas di masa depan.
Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan isu penyadapan Presiden dan beberapa orang terdekatnya oleh Australia akan berdampak terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Kementerian Luar Negeri, jelas Djoko, akan meminta Australia untuk menyampaikan pernyataan publik untuk mengklarifikasi berita aktivitas penyadapan tersebut.
“Kemenko Polhukam melalui Kemenlu akan meminta Australia menyampaikan official dan public explanation dan komitmen tidak akan mengulang hal tersebut,” kata Djoko, Senin (18/11/2013).
Selain itu, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan kembali berbagai kerja sama yang telah dijalin antara kedua negara.
Kerja sama yang akan dikaji ulang termasuk kerja sama pertukaran informasi dan penempatan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.
“Kementerian Luar Negeri akan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia , termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia,” kata Djoko. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
