Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Skandal Suap Diebold: BI Perintahkan Bank Klarifikasi Secara Terbuka

Bank Indonesia meminta kepada seluruh bank BUMN untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagai klarifikasi dalam pemberitaan skandal penyuapan yang dilakukan Diebold periode 2005—2010.
Donald Banjarnahor
Donald Banjarnahor - Bisnis.com 24 Oktober 2013  |  11:38 WIB
Skandal Suap Diebold: BI Perintahkan Bank Klarifikasi Secara Terbuka
/Bisnis/Rahmatullah
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia meminta kepada seluruh bank BUMN untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagai klarifikasi dalam pemberitaan skandal penyuapan yang dilakukan Diebold periode 2005—2010.

“Kalau memang ada berita resmi dari laporan Amerika Serikat, maka masing-masing bank harus buat keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo, Kamis (24/10/2013)

Menurutnya, pengawas bank sentral juga akan meminta keterangan dari Direktur Kepatuhan serta satuan audit internal dari masing-masing bank. "Kami tetap berprasangka baik tapi kami minta ini dijelaskan supaya kami bisa merespons ini," ujarnya.

Bank sentral juga berencana untuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas Pasar Modal AS (Securities and Exchange Commision/SEC) guna mendapatkan data yang lengkap tentang skandal penyuapan tersebut.

"Yang akan bekerja sama pasti pengawas pasar modal [Otoritas Jasa Keuangan] untuk bisa memverifikasi ini. Akan tetapi kami sebagai pengawas dari bank tetap akan melakukan koordinasi," ujarnya.

Berdasarkan dokumen SEC, dugaan penyuapan Diebold Indonesia terhadap tiga bank BUMN terjadi selama 2005-2010. Pada periode yang sama, Agus Martowardojo menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, bank BUMN terbesar dari sisi aset.

Menurut Agus, sistem pengadaan di Bank Mandiri pada periode tersebut telah memiliki sistim yang baik. Pejabat yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dilarang menerima pemberian dari rekanan.

"Saya yakin sistem procurement dilakukan dengan baik dan tertib. Akan tetapi harus dilihat secara lebih rinci background-nya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gubernur bank indonesia atm bank bumn
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top