Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengharapkan setiap instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Menurutnya, bila masing-masing lembaga tersebut membuat satu inovasi, maka dalam setahun tidak kurang dari 600 inovasi lahir di seluruh wilayah tanah air.
Dari 600 inovasi itu, dipilih 10 inovasi untuk diusulkan ke dalam UNDP award, sehingga dunia melihat bahwa Indonesia sudah berubah.
Dengan cara ini, Eko berharap, kepercayaan masyarakat kepada birokrasi akan kembali tumbuh dan investor dunia tidak segan-segan datang ke Indonesia.
“Nantinya orang luar juga akan belajar ke Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers-nya, Rabu (9/10/2013).
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ dan pemerintah daerah selama ini.
Banyak inovasi pelayanan yang sudah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti di bidang pelayanan KTP, SIM, paspor, perijinan dan lain-lain.
Namun banyak juga instansi yang melakukan pelayanan publik tidak maksimal, dengan membentuk institusi baru tapi pelayanannya tetap sama dengan sebelumnya.
Ada juga yang melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). “Tetapi ada juga yang sering pesan skor, supaya dinilai baik,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Eko, minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yakni syarat, waktu, dan biayanya harus jelas.
Standar biaya itu harus dicantumkan dalam maklumat pelayanan yang dapat dilihat oleh banyak orang.
“Dalam menyusun standar pelayanan juga harus mengikutsertakan masyarakat,” tambahnya. (ra)
