Bisnis.com, PALEMBANG - Pemprov Jambi meminta satuan perangkat kerja daerah dapat mempertahankan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator pengelolaan sistem pemerintahan provinsi itu.
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan pihaknya akan meningkatkan lagi sistem administrasi baik menyangkut anggaran-anggaran yang sudah berjalan maupun tindak lanjut anggaran sebelumnya dan masalah transparansi dalam penyusunan anggaran.
“Saya pikir, kita harus kerja sama lebih intensif lagi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bagaimanapun BPKP mempunyai standar-standar tertentu dari sisi mempertahankan predikat WTP,” katanya dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa (8/10/2013).
Menurut Hasan, raihan opini WTP ini berkaitan dengan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku dengan transparan. Pelaksanaan proyek juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Langkah tersebut, juga membuat Jambi mendapat insentif khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 miliar dari pemerintah pusat.
“Kami dianggap aktif dan mengalokasikan DAK sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Rencananya insentif DAK itu akan kami gunakan untuk dana fisik kebutuhan daerah,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pengguna anggaran di lingkungan Pemprov untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
Adapun SKPD yang mendapat WTP a.l. Sekretaris Daerah Jambi, Biro Keuangan Setda Jambi, Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Jambi, Insepktur provinsi Jambi, Bappeda Jambi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah Jambi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
