Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan kebijakan ini pernah dilakukan saat kepemimpinan Fauzi Bowo dimana kalangan dewan menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada eksekutif.
"Dulu sudah pernah dilakukan pada zaman pak Fauzi dan kita serahkan policy kepada beliau," ujar Sani, panggilan Triwisaksana di kantor DPRD DKI, Selasa (17/9/2013).
Dengan moratorium ini dipastikan berpengaruh terhadap pertumbuhan DKI Jakarta meskipun dalam skala kecil karena perekonomian Jakarta ditopang konsumsi dan konstruksi. Dengan penyetopan izin pembangunan mal artinya konsumsi masyarakat sedikit terganggu.
Menurut Sani, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa diantisipasi dengan kebijakan lain yakni menggenjot pembangunan pasar tradisional oleh Pemprov DKI layaknya pasar Blok G Tanah Abang. Dengan begitu, pasar bisa tumbuh, volume perdagangan meningkat dan konsumsi kembali tinggi.
"Jadi itu bukan mal tapi pasar tradisional karena sektor properti selain mal itu punya andil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta," ujar Politisi PKS tersebut.
Munculnya pasar tradisional diharapkan menciptakan lapangan kerja serta mencegah orang belanja keluar daerah. Dengan begitu tingginya daya beli masyarakat bisa tersalurkan dengan adanya pasar-pasar bikinan Pemprov DKI. "Makanya kita dukung pasar ekonomi rakyat supaya pasar tradisional kita diserbu oleh pembeli dan mampu bersaing dengan pasar modern," ujar Sani.
