Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengamat menilai konvensi calon presiden yang digulirkan oleh Partai Demokrat menunjukkan mandulnya proses pengkaderan di tubuh partai politik.
"Banyak kalangan melihat bahwa konvensi capres PD sebagai sebuah proses pembelajaran demokrasi di negara kita. Saya kira pandangan seperti itu keliru," kata Nia Elvina, Sosiolog Universitas Nasional, Minggu (25/8/2013).
Dia berpendapat selain hal itu menunjukkan mandulnya proses pengkaderan di partai, konvensi itu sekaligus membuktikan rendahnya kepercayaan dan masifnya praktik sosial oligarkhi di dalam tubuh PD.
Jika PD tetap melakukan konvensi untuk menemukan capres dari partai mereka, yang muncul adalah bukan "orang besar" yang merupakan representasi dari pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang.
"Akan tetapi hanya orang yang kuat secara kapital atau wakil dari para pedagang/kapitalis," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
"Atau orang yang hanya mempunyai popularitas yang tinggi di dalam masyarakat," tambahnya.
Menurut dia, telah menjadi pengetahuan bersama bahwa masyarakat Indonesia dalam pilihan politiknya belum berdasarkan pengetahuan atau rasionalitas.
Hal itu terjadi karena sebagian besar penduduk masih mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar.
"Mereka menyukai seseorang lebih cenderung kepada 'performance-nya saja, bukan kepada integritas atau visinya".
Dalam kondisi semacam itu, media massa dan masyarakat madani (civil society) harus sama-sama memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat.
"Penyadaran ketika para elite politik atau parpol kita mandul melakukan pendidikan politik," kata Nia Elvina, yang juga dosen Universitas Indonesia itu.
Ia juga mengemukakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan "orang besar" pasca-kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"'Orang besar' yang dibutuhkan untuk memimpin itu krusial karena dengan kondisi masifnya korupsi di berbagai lini kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara saat ini," katanya.
Ditegaskannya bahwa pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan itu memang murni merupakan "orang besar" yang mewakili kemauan rakyat.
"Dan 'orang besar' inilah yang mestinya bisa menyuluhi kemauan rakyat yang sekarang banyak 'terbungkam' oleh apatisme politik," katanya.
Menurut dia, pemimpin semacam itu dibutuhkan, selain karena terjadinya korupsi di berbagai lini kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, juga karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin parah. Kemudian, juga akibat semakin merajalelanya kapitalisme dunia serta masalah ekologi.
Ia mengemukakan bahwa untuk konteks Indonesia sekarang dengan kompleksitas pemasalahan yang demikian, rakyat Indonesia tidak membutuhkan sosok pemimpin yang hanya bertumpukan kepada popularitas.
"Akan tetapi, adalah sosok dengan kapasitas sebagai pemimpin besar".
Dalam sejarah dunia, katanya, menunjukkan bahwa "orang besar" dalam prosesnya menuju tampuk kepemimpinan dianggap sebagai virus atau bandit oleh status quo.
"Oleh sebab itu, keteguhan hati dan iman, serta keberanian itu merupakan salah satu tolok ukur 'orang besar' yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan," tuturnya. (antara/yus)
