Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Eksekutif International Monetary Fund (IMF) sepakat untuk mencairkan dana talangan bagi Yunani senilai 1,72 miliar euro (US$ 2,29 miliar), sehingga menjadikan total bantuan bagi negara beribu kota Athena itu sebesar 8,24 miliar euro (USS10,94 miliar).
Lembaga pendanaan internasional itu menyetujui paket dana talangan terbaru bagi Yunani pada Selasa (30/7/2013), setelah melengkapi peninjauan ulang terhadap performa ekonomi negara yang tengah ditekan krisis utang itu sesuai dengan kerangka kerja program Extended Fund Facility (EFF).
Dalam melengkapi tinjauannya, Dewan Eksekutif IMF juga meloloskan aplikasi jaminan dari kriteria performa Yunani selama 3 bulan yang berakhir pada Juni. Data aplikasi yang masih belum dirilis itu mencakup keseluruhan jumlah utang pemerintah, tunggakan domestik, dan keseimbangan neraca keuangan.
Selain itu, terdapat juga data modifikasi dari kriteria performa terhadap privatisasi selama 3 bulan yang berakhir pada September.
Menurut pernyataan yang dirilis IMF kemarin, program EFF —yang disepakati pada 15 Maret tahun lalu— merupakan bagian dari paket pendanaaan gabungan dengan negara-negara anggota zona euro yang nilainya mencapai 173 miliar euro selama kurun waktu 4 tahun.
Program tersebut juga mencakup akses khusus terhadap sumber-sumber pendanaan IMF yang bernilai sekitar 2.159% dari total kuota yang dimiliki oleh negara pimpinan Perdana Menteri Antonis Samaras itu.
“Otoritas Yunani terus membuat perkembangan yang baik dalam memangkas ketimpangan eksternal dan fiskal,” ujar Direktur IMF Christine Lagarde, sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi di situs institusi Bretton Woods itu.
Bagaimanapun, Lagarde menilai kemajuan Yunani dalam reformasi institusional dan struktural—di sektor publik dan lainnya—masih belum sepadan dengan permasalahan yang tengah diharapi negara itu. Upaya reformasi yang lebih besar, lanjutnya, adalah kunci untuk memulihkan perekonomian dan membangkitkan pertumbuhan berkelanjutan.
Pemerintah Yunani tengah mengambil langkah korektif guna mencapai target ambisius untuk mencapai keseimbangan neraca di level nol pada tahun ini. Oleh karena itu, IMF menilai reformasi sektor publik yang lebih mendalam merupakan kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian fiskal yang dibutuhkan.
Lagarde mengatakan kemajuan Yunani dalam memodernisasi administrasi pendapatan semakin menurun dari ketentuan. “Masih banyak yang harus dilakukan untuk memperkuat otonomi dan efisiensi operasional,” lanjutnya.
Menurutnya, sangat penting bagi Yunani untuk mempersiapkan reformasi pajak pendapatan sembari menerapkan pajak properti yang dapat mencapai target pemasukan. Negara itu juga harus menghindari perubahan kebijakan pajak yang dapat menghambat pamasukan.
“Akibat lambatnya kemajuan dalam reformasi administrasi publik, upaya yang harus ditekankan [Yunani] adalah memastikan pemecatan [pegawai negeri sipil] yang tidak berkompeten agar terdapat ruang bagi perekrutan staf baru dengan kemampuan yang lebih relevan,” pungkasnya.
