Bisnis.com, MAMUJU--Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulbar menilai pengelolaan keuangan dan aset Sulbar tergolong kacau, sehingga hanya meraup predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penilaian ini disampaikan Ketua BPK Perwakilan Sulbar, Sumnedi, saat acara penyerahan LHP atas penggelolaan APBD Sulbar tahun anggaran 2012, dalam rapat paripurna DPRD Sulbar di Mamuju, Jumat (12/7/2013)
Menurut Sumedi, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar terdiri atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Sulbar, atau belum bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ini diakibatkan karena hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolan keuangan Pemprov Sulbar masih menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) belum memadai dan masih dijumpai juga adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan bukti dan dokumen yang ditemukan selama pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2012, dijumpai sembilan temuan pada sistem pengendalian intern yang belum memadai dan 12 termuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
