BISNIS.COM, PONTIANAK -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012.
Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalbar oleh Anggota VI BPK, Rizal Djalil kepada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (4/7/2013).
Turut menyaksikan Ketua DPRD Kalbar Minsen dan anggota DPRD Kalbar, bupati, wali kota serta kepala dinas se-Kalbar.
Rizal mengatakan anggaran 2012 Provinsi Kalbar sebesar Rp2,8 triliun dan realisasinya mencapai Rp2,9 triliun. Menurutnya, laporan keuangan pemerintah daerah Kalbar telah diperiksa selama dua bulan.
“Kehati-hatian dalam membelanjakan anggaran dan PAD dengan realisasi 40% atau Rp1,1 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pusat Rp1,2 triliun dan pendapatan lainnya Rp500 miliar,” kata Rizal, Kamis.
Sampai saat ini, total aset provinsi tersebut mencapai Rp2,5 triliun yang berupa aset tetap, tanah, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan instalasi, gedung dan konstruksi.
Dia mengungkapkan persentase realisasi belanja pegawai di Kalbar merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni belanja pegawai hanya 20% atau sekitar Rp500 miliar. Adapun belanja barang Rp780 miliar dan belanja hibah Rp345 miliar.
"BPK tidak ragu-ragu memberikan opini WTP - Wajar Tanpa Pengecualian - kepada Provinsi Kalbar. Dengan opini bagus ini, pemda bisa menerbitkan obligasi," kata Rizal.
Dia menegaskan diraihnya opini WTP oleh Pemda Kalbar memberikan benefit tertentu, di mana tidak semua provinsi di Kalimantan meraih opini tersebut.
“Hanya Kalbar satu-satunya yang menerima opini WTP," ujarnya.
Dia juga menuturkan WTP didapatkan dengan kerja keras dan BPK cukup keras dan tajam menerapkan standar operasional prosedur (SOP).
Opini WTP dinilai memiliki korelasi positif terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Kalbar, serta pengelolaan uang negara yang dilakukan dengan benar untuk masyarakat di wilayah itu.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan penerimaan opini WTP dari BPK yang diraih Kalbar bukan karena tiba-tiba atau tidak jatuh dari langit.
"Setelah jabatan gubernur terpilih lagi, kami mendapat WTP karena mengelola keuangan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab," ungkapnya.
"Opini ini juga diraih berkat kerja keras dan dukungan bersama termasuk SKPD, DPRD Kalbar dan DPR RI. Sinergi kelola keuangan dengan baik dan benar karena dengan WTP, akan memacu kerja yang lebih baik dan semakin baik lagi di tahun depan," ujar Cornelis.
