BISNIS.COM, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan terungkapnya strategi perolehan dana pada Pemilihan Umum 2014 terungkap dalam surat dakwaan terdakwa korupsi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq.
Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menuturkan seharusnya strategi perolehan dana partai merupakan keputusan partai.
"Masa mencari dana partai hingga Rp2 triliun, tidak ada keputusan rapatnya? Saya menduga ini memang mengincar ke PKS dan agar PKS dibubarkan," ujar Fahri di sela-sela diskusi Membedah Dakwaan LHI, Kamis (27/6).
Muh. Assegaf, Tim Kuasa Hukum terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, menduga Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo, yang melakukan pertemuan dengan Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp2 triliun dalam rangka pemenuhantarget PKS pada Pemilu 2014 sedang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan.
"Dalam sebuah tayangan, Yudi Setiawan bertindak seperti dosen yang menerangkan PKS untuk menghimpun dana Rp2 triliun dari tiga kementerian. Ini motifnya apa? Dia tahanan, tetapi menjelaskan itu tanpa bebab," ujar Assegaf.
Dia mengklaim ada pihak-pihak yang telah memanfaatkan dan mengkondisikan kasus yang terjadi. "Pertanyaan terakhir saya adalah, Yudi Setiawan sedang dimanfaatkan siapa untuk menyudutkan PKS?," ungkapnya.
Sebelumnya dalam dakwaan Luthfi Hasan terungkap strategi perolehan dana untuk pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014.
PKS diketahui menargetkan sumber perolehan dana berasal dari beberapa proyek di 3 kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Jaksa Penuntut Umum Guntur Ferry Fahtar mengatakan pada 12 Juli 2012, Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo, untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp2 triliun dalam rangka pemenuhantarget PKS pada Pemilu 2014.
"Dalam pertemuan itu, Yudi Setiawan memaparkan rencana perolehan sumber dana dari beberapa proyek di 3 kementerian yaitu Kementan Rp1 triliun, Kementerian Sosial Rp500 miliar, dan Kemenkoinfo Rp500 miliar," tutur Jaksa Guntur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
